Amerika Ancam Jatuhkan Sanksi Kepada Turki Terkait S-400

Anggota kongres Abigail Spangberger menyebutkan bahwa tindakan Turki baru-baru ini tidak sesuai dengan kebijakan keamanan Amerika dan kepentingan sekutu NATO lainnya.

Selain AS, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga meminta Uni Eropa memberikan sanksi terhadap Ankara atas dugaan "pelanggaran" perairan Yunani dan Siprus. Ia juga menyarankan agar Uni Eropa mengambil tindakan atas krisis di Libya.

"Sanksi ini perlu diberikan agar gencatan senjata dapat dicapai dalam krisis Libya," ujar Macron, Kamis(23/7).

Sementara itu, otoritas Turki bulan lalu menjatuhkan hukuman atas seorang karyawan konsulat AS dengan tuduhan telah membantu pengkhotbah Turki yang berbasis di AS, Fethullah Gulen.

Metin Topuz, seorang penerjemah dan asisten Badan Penegakan Narkoba AS, dijatuhi hukuman lebih dari delapan tahun penjara. Langkah itu dikecam oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo karena disebutnya akan "merusak" hubungan bilateral.

Di sisi lain sejak Februari tahun ini, pemerintah Turki telah menahan lebih dari seribu orang karena dugaan hubungan dengan Gulen, yang dituduh mengatur upaya kudeta yang gagal pada 2016. Sejak upaya kudeta itu, sekitar 80.000 orang telah ditahan dan sedang menunggu persidangan. Sedangkan 150.000 pegawai negeri, personil militer dan lainnya telah dipecat atau ditangguhkan.

Gulen kemudian membantah dan balik menuduh Erdogan berada di balik skenario upaya kudeta untuk melanggengkan kekuasaannya.

Ankara telah mengajukan permintaan resmi kepada Amerika untuk mengekstradisi Gulen kembali ke tanah kelahirannya di Turki, bersama dengan para pembangkang lainnya yang melarikan diri ke AS. Namun permintaan itu ditolak.

Sebaliknya, beberapa anggota parlemen AS menyampaikan pendapat menentang Erdogan bulan lalu sebagai dukungan kepada bintang NBA Turki Enes Kanter, yang memang berseberangan dengan Turki.

Selain itu perubahan status Hagia Sophia juga mendapat protes dari pejabat Amerika. Anggota Kongres Steve Cohen mengatakan bahwa perubahan status monumen itu hanya "untuk memenuhi keinginan politik dalam negeri jangka pendek" dan menurutnya itu sebuah kesalahan.

Namun hal itu dibantah oleh Turki dan menyatakan bahwa perubahan status Hagia Sophia adalah kedaulatan nasional dan menjadi hak penuh Turki. Amerika juga diminta mengurus urusan dalam negerinya sendiri.

https://english.alarabiya.net/en/News/world/2020/07/24/Turkey-pushing-ahead-with-its-agenda-risking-the-wrath-of-US-EU-sanctions