Aktivis Protes Deportasi Warga Uighur dari Turki

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dikritik oleh aktivis hak-hak Muslim Uighur karena terkesan diam atas penindasan warga Uighur oleh komunis China.

Bahkan terbaru warga Uighur yang ada di Turki dideportasi ke negara ketiga yang memungkinkan diekstradisi ke China.

"Presiden Turki memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengkritik India terutama terkait komunitas Muslim. Namun, tidak mengatakan apa-apa terhadap China atau tentang penindasan Muslim Uighur," kata Arslan Hidayat, seorang aktivis hak-hak Uighur yang berbasis di Istanbul, seperti dilansir WION News, Rabu (29/7/2020).

Sebuah laporan baru mendokumentasikan cara-cara inovatif yang dilakukan China untuk mengekstradisi Uighur.

Pertama-tama keberadaan mereka didentifikasi, kemudian berusaha mengatur agar warga Uighur dikirimkan ke negara ketiga dan dari sana China dengan mudah melakukan ekstradisi untuk menghadapi kamp konsentrasi di Xinjiang.

Media Inggris Telegraph menemukan, beberapa orang Uighur dikirim lebih dulu ke Tajikistan - sebuah negara yang siap tunduk ketika China mengajukan permintaan ekstradisi.

Diceritakan Hidayat, bahwa hingga kini Turki masih menampung populasi Uighur terbesar di luar China. Diperkirakan sekitar 50.000 warga Uighur telah mencari perlindungan di Turki.

• Muslim Uighur Etnis Minoritas Berabad Jadi Penduduk Xinjiang, Perlakuan Pemerintah China Disorot

• Dubes China Sangkal Ada Re-Education Camp untuk Muslim Uighur

Mereka berusaha menghindari penindasan Tiongkok, tetapi 'tangan panjang' China kini mulai menjangkau mereka.

Arslan Hidayat, mengetahui langsung tentang bagaimana proses ekstradisi ini.

Hidayat menggambarkan China melakukan segala daya untuk membawa kembali warga Uighur di luar negeri.

"China memburu warga Uighur karena mereka dapat membongkar borok penindasan yang dilakukan para 'diktator ' komunis di negara itu," kata Hidayat.

Beijing pernah mengirim permintaan kepada pemerintah Turki untuk mengekstradisi seorang warga Uighur sebelumnya.

Ekstradisi itu dilakukan atas Enver Turdi - yang telah membeberkan informasi tentang sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Tiongkok kepada jurnalis Barat.

Upaya ekstradisi dimulai pada 2015, ketika kedutaan besar Tiongkok di Turki menolak untuk memperpanjang paspornya.

Akibatnya, Enver tidak bisa memperbarui izin tinggal sementara di Turki. Dua tahun kemudian, Enver Turdi diinterogasi oleh otoritas Turki dan ditempatkan di fasilitas deportasi.