Tutup karena Pandemi Tapi Ditagih Sewa, Tenant Bandara Halim: Katanya BUMN Siap Merugi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, MAKASAR - Penyewa tenant di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur menyinggung realisasi pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir.

Yakni bahwa BUMN harus siap merugi karena pandemi Covid-19 yang disampaikan Thohir pada pertengahan bulan Maret 2020 lalu.

Mereka menilai pernyataan Thohir tak sesuai yang dilakukan anak perusahaan PT Angkasa Pura II yakni PT Angkasa Pura Solusi (APS).

Satu penyewa tenant di Bandara Halim Perdanakusuma, Bella mengaku keberatan dengan kebijakan dari APS selaku pengelola tenant.

"Bulan Mei-Juni lalu semua tenant tutup sesuai peraturan PSBB pemerintah. Tapi sekarang kita malah ditagih biaya sewa selama dua bulan tutup," kata Bella di Makasar, Jakarta Timur, Kamis (30/7/2020).

Pada Senin (27/7/2020) lalu para penyewa tenant di Bandara Halim Perdanakusuma dengan PT APS sudah melakukan pertemuan.

Namun pertemuan yang difasilitasi Pusat Koperasi Angkatan Udara (Puskopau) itu dinilai hanya menguntungkan PT APS.

Pasalnya hanya konsesi (bagi hasil) yang digratiskan, sementara biaya sewa tenant yang tak digunakan selama bulan Mei-Juni dipotong 50 persen.

"Kita ini sebagai tenant ketika tutup harus membayar utilitas seperti wifi, listrik, air. Dibilang untuk mengelola yang dikelola APS untuk kita apa?" ujarnya.

Bella menuturkan hasil pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu tak mencerminkan pernyataan Thohir bahwa BUMN siap merugi.

Dia mencontohkan pemotongan biaya sewa 40 persen pada bulan April-Juli 2020 dengan alasan tenant hanya terpuruk pada Mei-Juni.

Padahal Bella menuturkan PT APS selaku pengelola harusnya paham pemasukan tenant bergantung pada jadwal penerbangan.

"Pemasukan per harinya cuman ratusan ribu. Saya sendiri juga enggak pakai karyawan banyak, hanya tiga orang. Dan saya enggak buka satu hari penuh, hanya satu shift," tuturnya.

Penyebabnya karena jumlah penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma hingga kini belum sepenuhnya normal.

Bella menyebut sikap PT APS yang menagih uang sewa selama Mei-Juni berbanding terbalik dengan pengelola mall di DKI Jakarta.

Pasalnya penyewa tenant di sejumlah mall yang juga harus tutup saat PSBB tak ditagih biaya sewa sama sekali atau digratiskan penuh.

"Jadi kalau misalnya harus siap merugi kenapa malah menyusahkan tenant dengan mempersulit dan memulai usaha kembali. Masa BUMN kalah sama mall swasta," lanjut Bella.

Penyewa tenant di Bandara Halim Perdanakusuma lainnya, Lius mempertanyakan sikap dan kinerja PT APS selaku pengelola.

Menurutnya saat tenant di Bandara Halim Perdanakusuma dikelola langsung PT Angkasa Pura II para penyewa diperlakukan layak.

"Angkasa Pura selalu ada komunikasi. Kalau ada kegiatan apa pun, ada penerbangan yang tambah aja dikasih tahu. Ada gangguan penerbangan kita dikasih tahu," kata Lius.

Dia mencontohkan sikap PT APS saat banjir awal Januari 2020 yang memaksa penerbangan di Bandara Halim Perdanakusuma ditiadakan.

• Edukasi Masyarakat Taat Lalu Lintas, Polisi di Kabupaten Tangerang Berdandan Tokoh Punakawan

Para penyewa tenant yang sudah mempersiapkan dagangannya harus merugi karena tak ada penerbangan berarti tak ada tamu.

"Tidak ada pemberitahuan pindah ke Soekarno Hatta. Sedangkan kami tetap mempersiapkan seperti biasa. Sedangkan penerbangan tidak ada, kosong," ujarnya.

Perihal hasil rapat pada Senin (27/7/2020) Lius juga mengaku keberatan dengan tagihan sewa bulan Mei-Juni yang harus dibayar.

Menurutnya potongan 50 persen yang diberikan PT APS tak berdasar dan hanya menguntungkan satu pihak dan mencerminkan mitra.

"Intinya pertemuan itu enggak mendidik, maksudnya seolah-olah kita ini diperas gitu loh. Harusnya digratiskan, karena saya enggak dapat duit. Jadi dari mana saya punya uang," tuturnya.

• Koalisi Tertata Munculkan Satu Nama untuk Jadi Calon Pendamping Mohammad Idris di Pilwalkot Depok

Seperti Bella, Lius juga menyinggung potongan biaya sewa 40 persen yang diberikan di luar bulan Mei-Juni kepada para tenant.

Selain karena jumlah penerbangan yang belum normal, pandemi Covid-19 membuat banyak warga yang ogah bersantap di tempat makan.

"Bisa dilihat (keuntungan) di pembukuan. Enggak dapat apa-apa, capeknya doang. Sedangkan biaya membengkak, listrik, PAM," lanjut Lius.

Lius menilai potongan biaya sewa tak bisa disebut hasil kesepakatan rapat karena banyak penyewa tenant meminta sewa dihapus.

Termasuk permintaan PT APS bahwa biaya sewa bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus harus dibayarkan paling lambat awal September 2020 lalu.

"Semua (hasil rapat) saya enggak setuju. Lihat keadaan pandemi, ini dunia. Padahal katanya BUMN siap merugi. Pokoknya APS tidak proporsional dalam mengelola Bandara Halim," sambung dia.

Dalam pertemuan lalu bukan hanya Bella dan Lius yang tak setuju kesepakatan, nahas rapat berakhir sebelum mereka beres menyampaikan pendapat.

TribunJakarta.com telah berupaya mengonfirmasi sikap PT APS kepada Manager PT APS Mukti yang ikut dalam pertemuan dengan tenant.

Tapi Mukti menyebut yang berwenang memberi keterangan terkait permintaan tenant yakni corporate communication (Corcom) PT APS.

"Dari management akan ditunjuk siapa yang berhak membicarakan ini ke wartawan. Nanti perwakilan manajemen yang akan berbicara. Anggap saja saya tidak mengeluarkan steatmen apa-apa," kata Mukti, Senin (27/7/2020).

Namun hingga berita ditulis tanggapan yang dijanjikan PT APS urung diterima wartawan, Mukti pun tak menanggapi upaya konfirmasi dilakukan.

Sebelumnya Thohir meminta jajarannya agar menjamin seluruh pelayanan ke warga saat Pandemi Covid-19 meski harus merugi.

"Kalau masalah untung rugi nanti lah. Yang penting saya sudah sampaikan, pada saat-saat ini pasti BUMN seperti Angkasa Pura, Kereta Api [KAI] harus siap rugi karena harus melayani masyarakat," kata Thohir, Selasa (24/3/20).