Fraksi Golkar DPRD DKI Soroti Pasar Munjul Mangkrak 10 Tahun, Pedagang Rugi hingga 90 Persen

Laporan wartawan TribunJakarta.com Yusuf Bachtiar 

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPAYUNG – Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menyoroti mangkraknya pembangunan Pasar Munjul di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Sardy Wahab Sadri saat rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum terhadap Ranperda APBD 2026.

Sardy menyebut, kondisi Pasar Munjul menjadi bukti lemahnya perencanaan, pengawasan dan tata kelola pembangunan daerah.

“Revitalisasi pasar yang dimulai sejak 2014 dengan anggaran Rp10,2 miliar hingga kini belum kunjung selesai. Sudah lebih dari 10 tahun, yang tersisa hanya bangunan terbengkalai yang tidak bisa dimanfaatkan masyarakat,” kata Sardy di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9/2025). 

Akibatnya, sekitar 200 pedagang terpaksa berjualan di kios swadaya dengan fasilitas seadanya. Kondisi ini membuat omzet pedagang, terutama los kering, turun drastis hingga 90 persen.

“Ironisnya, meski pasar sangat tidak layak, pedagang masih dibebani kewajiban retribusi bulanan Rp200 ribu sampai Rp450 ribu. Jelas tidak sebanding dengan pelayanan yang mereka terima,” ujarnya.

Golkar menegaskan Pemprov DKI perlu mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan hukum dan administrasi yang menghambat revitalisasi Pasar Munjul.

Selain itu, pihaknya juga mendorong evaluasi kebijakan retribusi agar lebih adil dan proporsional.

“Pemprov perlu mempertimbangkan pengalihan pengelolaan Pasar Munjul ke Perumda Pasar Jaya agar revitalisasi berjalan profesional, transparan, dan berpihak kepada masyarakat kecil sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan,” tandas Sardy.

Masalah sengketa lahan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta sebelumnya menjelaskan masalah pembangunan Pasar Munjul yang sudah mangkrak kurang lebih selama 10 tahun.

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo menyebut, pembangunan Pasar Munjul belum bisa dilanjutkan karena adanya sengketa lahan.

“Terdapat beberapa kendala administrasi yang harus diselesaikan, termasuk terkait status hukum lahan yang masih dalam proses,” ucapnya saat dikonfirmasi TribunJakarta.com, Kamis (14/8/2025).

Ratu bilang, sampai saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelanjutan proyek.

Meski demikian, ia tak menerangkan lebih lanjut terkait kapan masalah tersebut bisa dituntaskan.