Breaking News:

Jakarta Terapkan PSBB Transisi

Anggota DPRD DKI Jakarta Kenneth: Perpanjangan PSBB Akan Berdampak Buruk pada Perekonomian

Kent juga menegaskan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus siap menerima hal terburuk yang menimpa warga Jakarta.

ISTIMEWA
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth mempertanyakan langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi Fase 1.

Menurut pria yang disapa Kent itu, perpanjangan masa PSBB Transisi Fase 1 akan membuat warga kesulitan, dan akan berdampak juga dengan kenaikan kasus penularan Covid-19 di Jakarta.

"Kalau diperpanjang terus PSBB Transisi Fase 1 akan memperburuk angka positif. Dengan memperpanjang PSBB tidak juga membuat angka positif Covid-19 menurun, tapi justru semakin bertambah angkanya," kata Kent dalam keterangannya, Senin (3/8/2020).

Menurutnya, beberapa hari terakhir DKI Jakarta menjadi penyumbang terbesar nasional pasien yang terjangkit virus corona, setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Hal itu disebabkan dilonggarkannya aktivitas masyarakat.

"Sekarang ini semua daerah di DKI Jakarta sudah zona merah penyebaran Covid-19, karena memang aktivitas warga sudah menjadi normal seperti biasa, mulai dari transportasi, ruang publik, dan juga perkantoran. Jadi penerapan PSBB transisi fase I saya nilai tidak ada bedanya dengan kondisi normal sebelum adanya pandemi Covid-19," ujarnya.

Oleh karena itu, Kent juga menegaskan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus siap menerima hal terburuk yang menimpa warga Jakarta.

Jika hal ini terus diterapkan dan tidak ada tindakan tegas kepada pelanggar protokol kesehatan.

"Gubernur Anies harus menerima hal yang terburuk jika Hal ini terjadi di Jakarta, karena saat ini bukanlah puncak penyebaran Covid-19. Harus ditindak dengan tegas siapapun yang melanggar protokol kesehatan, baik dari warga maupun petugas di lapangan tanpa terkecuali," kata Kent.

Lalu, kata Kent, saat ini beberapa perusahaan juga telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya karena sudah tidak mampu untuk membayar gaji, karena terdampak langsung akibat Covid-19.

Halaman
123
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved