60 Bidang Lahan Warga Cipinang Melayu Terdampak Normalisasi Kali Sunter

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, MAKASAR - Pemprov DKI Jakarta tampaknya mulai serius melanjutkan proyek normalisasi Kali Sunter di Kelurahan Cipinang Melayu yang terhenti sejak 2014.

Setelah pekan lalu melakukan pertemuan dengan warga RW 04 guna membahas ganti rugi atas tanahnya yang dipakai melakukan normalisasi.

Lurah Cipinang Melayu Agus Sulaeman mengatakan pengukuran bidang lahan warga RW 03 yang rumahnya terdampak proyek kini sudah rampung.

"Kurang lebih ada 60 bidang di RW 03 yang terdampak normalisasi Kali Sunter. Pengukuran dilakukan BPN (Badan Pertanahan Nasional)," kata Agus di Makasar, Jakarta Timur, Rabu (12/8/2020).

Tahap selanjutnya yakni melakukan pertemuan antara Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta dengan warga membahas ganti rugi.

Pasalnya sejak awal proyek Pemprov DKI sepakat menanggung biaya pembebasan lahan, sementara eksekusi oleh pemerintah pusat.

"Untuk pengukuran bidang lahan di RW 03 baru dilakukan sekarang. Kalau RW 04 sudah dari lama dilakukan sehingga sudah ada pembicaraan mengenai ganti rugi," ujarnya.

Agus optimis proyek normalisasi Kali Sunter tak bakal terkendala masalah ganti rugi karena warga sejak lama menginginkan normalisasi.

Dia mencontohkan kesepakatan warga RW 04 yang langsung setuju saat Pemprov DKI menyodorkan nominal Rp 5-6 juta per meternya.

• Delapan Jam Si Jago Merah Mengamuk di Tambora

• Sambut HUT ke-75 Kemerdekaan RI, Intip Sederet Promo Menarik Ini: Mulai dari Ichiban hingga Chatime

• Ramalan Zodiak, Rabu 12 Agustus 2020: Jangan Lupa Cek Peruntunganmu Hari Ini!

"Bahkan ketika kunjungan pak Gubernur waktu itu yang ditanyakan warga kapan normalisasi dilanjutkan, bukan berapa ganti rugi untuk rumah yang terdampak proyek," tuturnya.

Sebagai informasi wilayah RW 03 dan 04 Kelurahan Cipinang Melayu merupakan lokasi rawan banjir yang ketinggian airnya bisa mencapai lebih dari 3 meter.