Walk Out Hingga Dituding Settingan, Warnai Drama Pengesahan Laporan APBD 2019 Jakarta
ada empat fraksi di DPRD DKI yang mengaku kecewa dengan laporan P2APBD yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Rapat paripurna pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2019 dibumbui banyak drama.
Pasalnya, ada empat fraksi di DPRD DKI yang mengaku kecewa dengan laporan P2APBD yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Keempat fraksi itu ialah Fraksi Golkar, PAN, NasDem, dan PSI.
Bahkan, keempatnya terang-terangan menolak laporan APBD 2019 yang disampaikan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
TribunJakarta.com pun coba merangkum beberapa fakta terkait rapat tersebut.
Rapat paripurna dihujani interupsi
Awalnya, rapat paripurna yang digelar Gedung DPRD DKI ini berjalan seperti biasa.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang memimpin rapat membuka rapat paripurna sekira pukul 13.35 WIB.
Tak lama setelah menyampaikan kata pembuka, anggota Fraksi PAM DPRD DKI Lukmanul Hakim langsung meminta interupsi.
Bung Hakim, sapaan akrab Lukmanul Hakim menyampaikan keberatannya atas laporan P2APBD Anies.
Menurutnya, laporan itu mengada-ada lantaran tak sesui dengan kenyataan di lapangan.
"Kami melihat nyata ketika kami reses dan turun ke masyarakat. Laporan yang hsri ini mau kita sahkan, ternyata berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan," ucapnya, Senin (7/9/202).
Selain itu, ia pun melayakan protes lantaran laporan yang diberikan tidak mendetail.
"Kami dari Fraksi PAN terkait laporan keuangan tidak ada anggaran detail penyerapan APBD 2019," ujarnya.
