Melunak, Anies Baswedan Janji Bahas Masukan Menteri Jokowi Soal Operasional Perkantoran

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap ngotot menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 14 September hingga dua pekan ke depan.

Meski demikian, Anies tampaknya mulai sedikit melunak setelah mendapat kritik dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ia pun mengaku bakal membahas masukan dari Airlangga yang meminta perkantoran tetap dapat beroperasi dengan pembatasan jumlah karyawan yang bekerja dari kantor.

"Untuk menghormati permintaan bapak Menko Perekonomian, sebagai Ketua Satgas, detail pembahasan terkait dengan perkantoran akan dibahas besok," ucapnya, Jumat (11/9/2020).

• Bogor Tolak Ikut Terapkan PSBB, Anies Baswedan: Kami Enggak Pernah Minta, Itu Kewenangan Daerah

Walau belum dibahas detailnya, namun Anies meminta perusahaan secara mandiri melakukan pembatasan.

"Saya mengimbau kepasa khususnya perkantoran, kegiatan usaha, untuk secara mandiri, secara serius, membatasi kegiatan perkantorannya," ujarnya di Balai Kota DKI.

"Besok akan ada pembahasannya, tapi saya minta untuk mulai daeri sekarang," tambahnya menjelaskan.

Permintaan Anies ini bukan tanpa alasan, sebab, klaster penularan Covid-19 di area perkantoran sendiri semakin belum beberapa pekan terakhir.

• Tak Bergeming Usai Dikritik Menteri Jokowi, Anies Baswedan Ngotot Terapkan PSBB Total 2 Pekan

"Kenapa (melakukan pembatasan dari sekarang)? Karena 11 hari terakhir ini, lompatan kasua aktif di Jakarta itu amat tinggi, ini yang membedakan kondisi sekarang dengan sebelum-sebelumnya," kata dia.

Keputusan Anies memberlakukan PSBB lagi pada 14 September 2020 mendapat respons dari tiga menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju.

Para pembantu ekonomi Presiden Jokowi tersebut menilai, penerapan kembali PSBB bisa berdampak pada ekonomi yang saat ini sudah mulai bergeliat setelah sebelumnya terpukul karena penerapan PSBB Jakarta pada Maret lalu.

Dikutip dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) karena tertekan oleh pengumuman PSBB DKI Jakarta.

• Satu Keluarga di Jakamulya Kota Bekasi Dikabarkan Meninggal Dunia Karena Positif Covid-19

Pada Kamis (10/9/2020) pada pukul 10.36 WIB, IHSG turun tajam sebesar 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin. Padahal, menurut Airlangga, sebelumnya kinerja indeks saham sudah mulai bergerak ke arah positif.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif berdasarkan indeks sampai dengan kemarin," ujar Airlangga dalam video conference.

"Hari ini masih tidak pasti karena announcement Gubernur DKI tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," jelas dia.

Di sisi lain, menurut Airlangga, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, menurut dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, tetapi juga kepercayaan masyarakat dan publik.

Protes kedua datang dari Mendag Agus Suparmanto memperingatkan dampak PSBB DKI Jakarta. Menurut dia, pemberlakuan PSBB bisa berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang, apalagi mengingat peran Jakarta dalam aliran distribusi nasional.

“Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar, akan mengganggu PDB RI,” ucap Agus dalam Rakornas Kadin.

Kalaupun harus ada PSBB, dia meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menghalangi rantai pasok distribusi barang yang keluar masuk Jakarta.

"Dalam situasi PSBB ada hal-hal yang tidak boleh terhalangi, yaitu jalur distribusi. Jalur distribusi ini di setiap PSBB perlu tetap berjalan agar supply chain tidak terganggu," ungkap Agus.

Ia berharap, dengan terjaganya rantai pasok dan kegiatan ekonomi dalam negeri, maka diharapkan bisa menekan kerugian imbas pelemahan ekonomi seiring diberlakukannya PSBB. Khususnya, bagi para pekerja diharapkan tak membuat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yang terakhir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kinerja industri manufaktur bakal kembali tertekan akibat keputusan tersebut. Hal itu bakal kian parah bila wilayah lain juga menerapkan hal serupa.

"Kami melihat industri yang sedang menggeliat ini khawatir mendapat tekanan, tapi yang perlu disampaikan bahwa pemerintah menilai kesehatan masyarakat suatu hal yang tidak bisa ditawar," ujar Agus dalam video conference.

Agus memaparkan, industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar perekonomian Indonesia. Tertekannya kinerja industri manufaktur bakal berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian secara keseluruhan.

Sumbangan industri manufaktur terhadap perekonomian sebesar 19,87 persen. Pada kuartal II-2020, industri manufaktur mengalami kontraksi hingga -5,37 persen.