Dikritik Tajam Karena Ditunjuk Jokowi Tangani Covid di 9 Provinsi, Menko Luhut: Gak Ada yang Aneh!

TRIBUNJAKARTA.COM - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi berbagai kritikan tajam karena ditunjuk Presiden Jokowi untuk menekan kasus Corona di sembilan provinsi.

Adapun sembilan provinsi prioritas yang dimaksud yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali.

Kesembilan daerah tersebut menjadi sorotan Presiden Jokowi karena menyumbang 75 persen dari kasus Covid-19 di tanah air.

Mendapatkan tugas khusus tersebut rupanya tak lepas dari pro kontra.

TONTON JUGA:

Dilansir TribunJakarta dari program acara Mata Najwa pada Kamis (24/9), Menko Luhut menanggapi kritikan tajam terkait penugasan tersebut.

Hal itu berawal ketika Najwa Shihab mempertanyakan latar belakangnya atas penunjukkan tugas penanganan Covid-19.

• Disentil soal Menteri Segala Urusan, Menko Luhut: Yang Penting Tugas Bisa Diselesaikan atau Tidak

"Apa latar belakang anda sehingga mendapatkan tugas tersebut?" tanya Najwa Shihab.

"Presiden mungkin biar melihat saya mencoba, menyusun dan menstrategikan semua elemen. Saya kira kami sudah menemukan bentuknya. Kita mulai mengerjakannya, saya pikir 10 hari ke depan mulai kelihatan hasilnya," jawab Luhut.

FOLLOW JUGA:

Meski demikian, Luhut menekankan hasil tersebut tak akan spetakular seperti yang diharapkan masyarakat pada umumnya.

"Tentu gak spetakular. Kalau kita bisa maintain dengan baik, dalam 3 bulan ke depan kita bisa bertindak dengan baik sehingga bulan Desember kita harap vaksin bisa disuntikkan pada rakyat," ujar Luhut Binsar Panjaitan.

Lebih lanjut, Najwa Shihab mencecarnya terkait berbagai kritikan yang muncul.

• Dikritik soal Dukungan pada Gibran, Fahri Hamzah Bereaksi Menohok: Semua Orang Bisa Berubah

"Kita tahu ada tim yang telah dibentuk dan diketuai oleh Menko Bidang Perekonomian, Pak Airlangga. Anda pun masuk ke sebagai wakil ketua. Terus kenapa kini komandannya berbeda?" tegas Najwa Shihab.

"Gak beda, saya kan wakil ketua. Dalam organisasi itu sangat biasa, saya diberikan tugas oleh Presiden Jokowi untuk lebih fokus detailnya," imbuh Luhut.

Luhut menilai, penugasannya itu sangat biasa dalam sebuah operasi militer.

"Dalam operasi militer ketika tiba-tiba special mission, si komandannya bisa saja menunjuk orang di dalam untuk memimpin itu," beber Luhut Binsar Panjaitan.

Meski memiliki tugas khusus dari Jokowi, Luhut mengaku tetap melaporkannya ke Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto.

"Kita setiap minggu laporan ketika ada rapat di kantor Menko. Gak ada yang aneh kok, tidak ada organisasi baru juga. Wong saya juga udah bilang Najwa juga, yang bantu saya palingan cuma 6-7 orang," tegas Luhut Binsar Panjaitan.

• DAFTAR Pejabat Pemprov DKI Terinfeksi Virus Corona, Ada yang Sembuh hingga 3 Meninggal

Menurut Luhut, penunjukkan tugasnya itu tak ada yang aneh karena dalam sistem semuanya fokus untuk menangani Covid-19.

"Saya lihat kalau ini bisa berjalan baik mustinya baik juga. Karena ini tugasnya mengkoordinasikan banyak hal, gak cuma kesehatan (Menkes Terawan,red). Ada dari Polri, Satgas dan sebagainya sehingga Presiden Jokowi menilai akan lebih efektif ditugaskan ke saya," ujar Luhut Binsar Panjaitan.

Kendati demikian, Luhut menyatakan sosialiasi protokol kesehatan di RS, kelengkapan di RS dan sebagainya itu diserahkan ke Menkes Terawan.

"Begitu juga dengan karantina itu akan dilaksanakan Satgas. Menyangkut masalah hulu dan bagaimana koordinasikannya dengan Polri dsbnya itu ada di Satgas juga. Sekarang lebih jelas pengelompokkannya," beber Luhut.

• Hamil Anak Pertama, Begini Permintaan Ngidam Zaskia Sungkar yang Paling Berat Diwujudkan Irwansyah

Alasan tunjuk Luhut

Langkah Jokowi menugaskan Luhut untuk ikut menangani Covid-19 di sembilan provinsi prioritas menuai pertanyaan dari sejumlah pihak. Sebab, jabatan Luhut sebagai Menko Marves tak terkait langsung dengan penanganan Covid-19.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian pun angkat bicara. Donny mengungkapkan, Luhut dipercaya karena selama ini mampu mengeksekusi tugas-tugas yang diberikan oleh Jokowi dengan baik.

"Pak Luhut selama ini memang dipercaya Presiden karena mampu mengeksekusi apa-apa yang diperintahkan. Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan Presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di 9 provinsi," ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).

Donny menyebut, penunjukkan Luhut merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden, sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Ia menegaskan bahwa Presiden selalu memberikan tugas kepada jajarannya sesuai kapasitas atau kemampuan yang dimiliki.

"Saya kira kepercayaan terhadap Pak Luhut ini diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan resource yang mereka miliki untuk bisa segera menurunkan kasus Covid-19 di 9 provinsi tersebut," kata Donny.

Ia pun menilai penunjukkan Luhut untuk memimpin penanganan Covid-19 adalah hal yang wajar. Sebab, Luhut juga merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

"Artinya sebenarnya beliau juga secara keorganisasian, secara tupoksi, memiliki wewenang untuk melakukan apapun yang diperlukan dalam menekan angka positif," kata Donny.

"Jadi tidak perlu dipermasalahkan, prerogatif Presiden. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini beliau mampu mengeksekusi apapun yang diminta oleh Presiden," sambungnya.

Rapat dengan gubernur

Luhut terus memantau upaya-upaya pencapaian target dan rencana operasi untuk menangani Covid-19 di sembilan provinsi prioritas itu sesuai perintah Presiden Jokowi.

“Saya ingin penerapan disiplin protokol kesehatan untuk perubahan perilaku dipertegas pelaksanaannya, lalu harus ada penurunan penambahan kasus harian, peningkatan angka kesembuhan, penurunan angka kematian dan penurunan angka kematian per total populasi,” ujar Luhut melalui keterangan tertulis, Rabu (16/9/2020).

Luhut pun melakukan rapat koordinasi secara virtual dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Utara, serta Kapolda dan Pangdam.

Dalam rakor tersebut, Luhut meminta masing-masing kabupaten dan kota untuk memberikan data-data yang menunjukkan variabel jumlah kasus, kesembuhan, dan tingkat kematian.

Kemudian data klaster penyebaran yang diklasifikasikan menjadi beberapa sub-kluster yaitu perkantoran, keluarga, pasar, maupun titik-titik keramaian yang lain.

Di samping itu, pemerintah daerah juga diminta untuk menjelaskan secara detail rencana pembangunan pusat-pusat karantina untuk isolasi pasien OTG (orang tanpa gejala) dan gejala ringan.

“Ini penting untuk menghindari isolasi mandiri di rumah yang dapat menularkan penyakit kepada keluarga yang lain,” katanya.

Selain itu, Luhut juga meminta rencana operasi lapangan dari Polda dan Kodam untuk pengerahan anggota dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di titik-titik keramaian. (*)

SIMAK VIDEONYA: