Breaking News:

Dukung UU Ciptaker, AMPG: Untuk yang Menolak Diminta Perjuangkan Secara Elegan

Dicky menilai aksi berujung anarki belakangan ini bukanlah kehendak kelompok mahasiswa dan buruh.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) Bidang Inovasi dan Media Sosial, Dicky Reza Wibowo mengajak seluruh elemen bangsa yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) untuk menyampaikan aspirasi dengan elegan tanpa merusak substansi dari demokrasi.

"Menunaikan hak berdemokrasi dengan cara anarki bukan budaya Bangsa kita yang menjunjung tinggi adat ketimuran. Banyak kanal demokrasi yang tersedia. Pemerintah dan DPR juga sangat terbuka membuka ruang dialog," kata Dicky dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10/2020).

Dicky menilai aksi berujung anarki belakangan ini bukanlah kehendak kelompok mahasiswa dan buruh.

"Kalaupun ada kelompok mahasiswa atau buruh yang memprovokasi atau berlaku anarki saya yakin itu hanya oknum. Karena temuan di lapangan, dan sudah banyak di pemberitaan, rata-rata pelaku rusuh ada pelajar, masyarakat sipil yang mengenakan jaket almamater dari sebuah kampus. Atau bahkan ada juga oknum mahasiswa yang mengenakan seragam SMA," papar Dicky.

Dia menduga, ada segelintir kelompok yang memang dari awal berseberangan dengan Pemerintah memanfaatkan momentum penolakan UU Ciptaker untuk membuat suasana semakin gaduh.

"Di dalam kegaduhan itulah mereka menunggangi aksi mahasiswa dan buruh yang memang nawaitunya murni berjuang untuk mencabut UU Ciptaker dan mendesak DPR bersama Pemerintah untuk menyempurnakannya, bukan untuk melengserkan Rezim Pemerintah sah yang sedang berkuasa," tambah Dicky.

Harusnya, diharapkan Dicky, diskursus perdebatan gagasan baik kelompok pro maupun yang kontra terjadi secara produktif di ruang publik baik di media massa maupun media sosial.

"Ruang opini publik harus dipenuhi dengan konten dan narasi positif bersama yang harus dibangun untuk memajukan bangsa. Jangan biarkan ruang publik diisi oleh narasi propaganda, provokatif yang kerap dibumbui informasi hoaks," terangnya.

Terlebih, masih kata Dicky, aksi demonstrasi belakangan ini jauh dari penerapan protokol kesehatan di tengah kondisi bangsa ini sedang berjuang memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

"Bukannya melarang kawan-kawan mahasiswa dan buruh atau elemen masyarakat lainnya untuk berunjuk rasa. Namun, sungguh sangat disayangkan jika aksi belakangan ini justru membuat klaster baru penyebaran Covid-19 dari massa aksi yang berkerumun," tuturnya.

Baca juga: UU Cipta Kerja Beri Kejelasan Nasib Outsourcing

Baca juga: UU Cipta Kerja Harus Dimanfaatkan untuk Meningkatkan Kualitas Sektor Pendidikan

Halaman
12
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved