3 Tahun Kepemimpinan Anies

3 Tahun Kepemimpinan Anies, Anggota DPRD DKI Jakarta Kenneth: Program Unggulan Harus Jelas

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan sudah 3 tahun memimpin Jakarta, usai dilantik pada 16 Oktober 2017 lalu.

Editor: Wahyu Aji
ISTIMEWA
Anggota Komisi D dan juga Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan sudah 3 tahun memimpin Jakarta, usai dilantik pada 16 Oktober 2017 lalu.

Namun, dalam kepemimpinannya banyak kebijakan yang menjadi kontroversi.

Bahkan, kebijakannya pun kerapkali berseberangan dengan pemerintah pusat.

Anggota Komisi D dan juga Anggota Bapemperda DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth angkat bicara perihal 3 tahunnya kinerja mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, setelah Anies dilantik bersama Sandiaga Uno pada 16 Oktober 2017.

Di Pilkada Anies pun memiliki 23 janji kampanye.

Menurut pria disapa Kent itu, pria kelahiran Kuningan 7 Mei 1969 itu, telah gagal memenuhi janji-janji kampanye yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seperti program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp 0, penyediaan hunian bagi warga sebanyak 350.000, hingga penanganan banjir, revitalisasi trotoar, normalisasi sungai, dan kemacetan di Jakarta.

"Menurut saya apa yang sudah dijanjikan Pak Anies saat kampanye belum terselesaikan dengan baik. Mulai dari penanganan banjir hingga saat ini belum tercapai, hunian bagi warga nihil, dan rumah DP 0 Rupiah, yang saat ini masih banyak masalah terhadap program tersebut. Pak Anies harus mempunyai program-program yang jelas dan terukur. Kalau di lihat dari RPJMD itu sangat jauh dari pencapaiannya," kata Kent dalam keterangannya, Minggu (18/10/2020).

Hingga saat ini, kata Kent, janji-janji kampanye Anies saat Pilkada DKI Jakarta 2017 belum dapat terealisasikan kepada masyarakat Jakarta.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, tercatat 4 sampai 5 juta warga DKI masih belum memiliki tempat tinggal.

“Program rumah 0 rupiah sampai hari ini belum maksimal. Dan berdasarkan BPS tahun 2017 ada 5 juta warga DKI belum memiliki hunian, artinya saat ini lebih dari 5 juta warga masih belum mempunyai tempat tinggal," ujarnya.

Lalu, Kent juga menyoroti proyek pengelolaan sampah terpadu atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara.

ITF sendiri hingga saat ini belum selesai, padahal Pemprov DKI sebelumnya telah menganggarkan Rp750 miliar dalam APBD DKI 2019 untuk pembangunan ITF.

"Selama Pak Anies menjabat selama tiga tahun, proyek ITF belum selesai hingga saat ini. Namun, kemarin sudah melakukan MoU jual beli listrik kepada PT PLN dan PT JSL. Sangat aneh, proyek belum selesai tapi sudah melakukan jual beli listrik," kata Kent.

Perlu diketahui, ITF Sunter sendiri ditargetkan mulai beroperasi pada 2022.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved