Dicecar soal Kinerja Selama Satu Tahun Jokowi Karena Jarang Muncul, Ma'ruf Amin: Tak Ada 2 Matahari

TRIBUNJAKARTA.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin akhirnya buka suara terkait kinerja pemerintahan yang dipimpinnya bersama Presiden Jokowi.

Bertepatan satu tahun menjabat Wakil Presiden Republik Indonesia pada Selasa (20/10), Ma'ruf Amin buka-bukaan terkait kepemimpinannya.

Sosok Ma'ruf Amin selama ini dinilai jarang tampil di depan publik, dan ia kerap memilih diam untuk isu yang tengah menjadi sorotan.

Jokowi dan beberapa menterinya dianggap lebih kerap tampil menjelaskan sejumlah isu sementara Ma'ruf Amin memilih diam.

TONTON JUGA:

Bahkan sejak awal Ma'ruf menjadi calon wakil presiden, banyak pihak menduga ia hanya menjadi "alat politik" agar meredakan potensi konflik antara negara dengan kelompok berbasis Islam konservatif.

Baca juga: Jaga Kesehatan Selama Beraktivitas, Yuk Atur Pola Makan & Istirahat yang Cukup

Dilansir TribunJakarta dari kanal YouTube Najwa Shihab pada Rabu (21/10), Najwa Shihab mempertanyakan pendapat Ma'ruf terkait kinerjanya selama satu tahun.

Dalam kesempatan itu pula Ma'ruf menjelaskan pembagian kerja antara wakil presiden dengan Presiden Jokowi.

FOLLOW JUGA:

Ma'ruf Amin mengaku, ia telah menjalankan porsinya sebagai wapres berdasarkan aturan konstitusi.

"Sesuai dengan aturan konstitusi, wakil presiden itu kan membantu presiden, maka yang dilakukan presiden kemudian wapres membantu membuat kebijakan-kebijakan melalui penetapan-penetapan di sidang-sidang kabinet atau diskusi khusus," terang Ma'ruf Amin.

Lebih lanjut, Ma'ruf menegaskan nantinya yang akan mengeluarkan kebijakan adalah Presiden Jokowi.

Baca juga: Hilang 3 Hari, Terbongkar Kisah Pilu Siswi SMP Diduga Diperkosa 10 Teman di Lima Lokasi Berbeda

"Tak ada dua matahari, tidak ada. Jadi tugas wapres adalah membantu presiden di semua kegiatan yang menjadi prioritas," ucap Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, selama ini ia bekerja di bidang yang telah ditugasi khusus oleh presiden seperti persoalan kemiskinan, umkm, reformasi birokrasi dan ekonomi syariah.

"Jadi banyak hal yang secara khusus kemudian ditugasi kepada saya, seperti itu pembagiannya," terang Ma'ruf Amin.

Terkait pencapaiannya selama satu tahun menjabat, Ma'ruf Amin menegaskan, pandemi Covid-19 cukup menghambat program pemerintah tetapi masih ada banyak hal yang masih bisa dicapai.

"Saya kira banyak sekali capaian-capaian, baik di dalam penyiapan SDM, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, termasuk ekonomi. Tetapi yang saya lihat, walaupun dalam keadaan pandemi, justru ada momentum penting yaitu untuk membangun kemandirian. Saya kira ini waktu kita membangun produk-produk dalam negeri, memanfaatkan digitalisasi di bidang ekonomi, pendidikan," jelas Ma'ruf Amin.

Baca juga: Kisah di Balik Pembunuhan Anak & Ibu Muda Dirudapaksa, Suami Cari Uang Demi Penuhi Ngidam Istri

Selain itu, Najwa juga mempertanyakan kemungkinan Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.

FOLLOW JUGA:

Ma'ruf mengaku tak tahu menahu terkait reshuffle kabinet.

"Saya belum tahu karena Pak Jokowi yang tahu. Itu hak prerogatif beliau. Kinerja menteri memang belum ada evaluasi, kalau ada hal penting baru diajak bicara, tentu saya memberikan saran. Tetapi soal reshuffle itu hak prerogatifnya," beber Ma'ruf.

Baca juga: Yuk Daftar Beasiswa S1-S2 di Melbourne Australia Senila Rp 103 Juta, Segera Cek Syaratnya di Sini

Menteri yang Lambat Ditegur Presiden

Wakil Presiden KH Maruf Amin ikut menanggapi soal isu reshuffle kabinet yang berembus belakangan ini di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dirinya selaku wapres.

Hal itu ditengarai lantaran Presiden Jokowi marah kepada sejumlah menteri saat rapat kabinet paripurna pada 18 Juni lalu.

Ketika publik menilai ada reshuffle, Ma'ruf justru bicara lain.

"Kalau saya melihatnya, itu adalah teguran kepada para menteri. Saya belum melihat adanya reshuffle, belum muncul rencana itu. Teguran kepada menteri yang lambat," kata Ma'ruf dalam wawancara bersama Tribun-Network, Kamis (9/7/2020).

Maruf memahami selama pandemi Covid-19, perekonomian di Indonesia sempat terhenti, sebelum akhirnya kembali dibuka dengan protokol kesehatan. Belanja pemerintahan pun, dikatakan Ma'ruf, harus segera dilakukan.

"Untuk menyerap itu harus ada kreativitas. Harus ada keberanian, harus ada inovasi. Biar bisa cepat, tapi tetap akuntabel, supaya jangan jadi masalah di kemudian hari," katanya.

Jika belanja pemerintah lambat, Maruf menilai ekonomi negara tak akan terdorong.

"Karena itu Presiden meminta segera itu penyerapan dilakukan. Maka itu Presiden mengumpulkan, terutama yang anggarannya besar supaya cepat melakukan penyerapan," ungkapnya.

Dalam beberapa pertemuan pun, Maruf menyebut pemerintah sudah sering mengatakan seperti halnya soal regulasi yang harus dilonggarkan, tidak dibuat menghambat.

"Kalau ada kekhawatiran, boleh didampingi lembaga pengawasan, karena yang penting jalan. Prosedur-prosedur yang ruwet-ruwet itu dihilangkan, disederhanakan, supaya ini bisa berjalan."

"Harus ada kemampuan untuk melakukan strategi dan inovasi dari masing-masing lembaga atau kementerian untuk bisa menyerap itu. Jangan misalnya menunggu, karena ini kan darurat. Jadi tidak menggunakan birokrasi yang normal," kata wapres. (*)

simak videonya: