Edhy Prabowo Ditangkap KPK Terkait Benur, Ini Tanggapan Rahayu Saraswatri

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerndra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, memberi tanggapan terkait penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Sebagai kolega satu partai di Gerindra, Saraswati menolak jika penangkapan tersebut terkait dengan partai, melainkan permsalahan individu.

"Enggak ada hubungannya (dengan Gerindra). Karena kan bisa saja dia ini sebagai individu kalau memang terbukti yak," kata Sara di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan (Tangsel), Rabu (25/11/2020) sore.

Saraswati mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu informasi jelas dari KPK soal kasus yang menyeret Edhy.

Calon wakil wali kota Tangsel mengaku belum ada arahan atau instruksi dari Dewan Pimpinan Pusat Gerindra berkait dengan kasus korupsi tersebut.

"Saya masih menunggu kepastian soal kasusnya sih. Tapi kita belum ada instruksi dan belum ada kabar. Jadi saya belum bisa berkomentar banyak," pungkasnya.

 KPK sebelumnya menangkap Edhy Prabowo, Rabu dini hari.

Baca juga: Gelagat Edhy Prabowo akan Diciduk KPK Sudah Terbaca, Begini Tanggapan Tegas Rocky Gerung

Benur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, Edhy ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta bersama sejumlah pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta anggota keluarga.

Ghufron mengatakan, penangkapan Edhy tersebut terkait dugaan korupsi dalam ekspor benur atau benih lobster.

"Benar KPK tangkap, berkait ekspor benur," kata Ghufron.

KPK menangkap 17 orang dalam rangkaian operasi tangkap tersebut.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, 17 orang itu terdiri dari Edhy dan istri, pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta sejumlah pihak swasta.

Baca juga: Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Begini Beda Reaksi Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto

Ali mengatakan, rangkaian operasi tangkap tangan itu berlangsung di Jakarta, Depok, dan Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 00.30 WIB tadi malam.

Selain 17 orang di atas, KPK mengamankan sejumlah barang antara lain kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dan saat ini masih diinventarisir.