Haris Pertama: Presiden Butuh Kapolri yang Dekat Dengannya
Menurut Haris, Presiden Jokowi pasti membutuhkan Kapolri yang dekat dengannya, karena dengan begitulah bisa menterjemahkan maksud dan tujuan presiden
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pimpinan tertinggi di kepolisian segera mengalami pergantian, menyusul pensiunnya Kapolri Idham Azis pada Januari 2021.
Sejumlah nama disebut-sebut akan menggantikan Jenderal Idham Azis. Lantas, bagaimana kriteria Kapolri baru menurut Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama?
Dikatakan Haris, sejumlah nama sudah banyak dibicarakan. Mulai dari bintang tiga sampai bintang dua digadang-gadang sebagai Tri Brata 1 menggantikan Jenderal Idham Azis.
“Kapolri kedepan haruslah sosok yang memiliki integritas dan rekam jejak yang baik, termasuk kapasitas, kapabilitas dan kompetensi yang baik, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi sipil di negara hukum yang demokratis seperti Indonesia,” ujar Haris kepada wartawan, Rabu (2/12/2020).
Menurut Haris, Presiden Jokowi pasti membutuhkan Kapolri yang dekat dengannya, karena dengan begitulah bisa menterjemahkan maksud dan tujuan presiden untuk pembangunan nasional.
Baca juga: Pengamat Sebut 5 Kriteria Khusus Kandidat Calon Kapolri Pengganti Jenderal Idham Azis
Baca juga: Ketum Forum Bhayangkara Angkat Bicara Soal Bursa Calon Kapolri Jelang Pensiun Jenderal Idham Aziz
“Pembangunan nasional akan tercipta dengan baik ketika stabilitas politik terjadi. Indonesia membutuhkan Kapolri yang mempunyai pengalaman dalam bidang keamanan dan kemampuan mengelola konflik sosial di masyarakat,” bebernya.
Seorang Kapolri adalah orang yang harus dekat dengan seluruh kelompok dan ormas terutama organisasi kepemudaan, aktivis sosial dan mahasiswa.
Karena peran-peran dari kelompok menengah tersebut mempunyai kapasitas dalam mengelola dan memberdayakan masyarakat.
“Kapolri yang baru harus merepresentasikan sosok yang visioner, cakap dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian, memegang teguh keadilan serta penegakan hukum yang manusiawi, persuasif dan humanis,” tuturnya.