TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mengumumkan bahwa anggaran RKT telah direvisi dan gaji anggota dewan tidak berubah dari APBD 2021, Senin (7/12/2020) kemarin.

Menanggapi hal tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta meminta agar rincian anggaran RKT dibuka ke publik.

“Kami tentu senang dengan pernyataan Pak Ketua DPRD DKI Jakarta bahwa gaji DPRD gagal naik dan kembali ke anggaran 2020. Ini sesuai dengan tuntutan rakyat,” kata Michael Victor Sianipar, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta kepada wartawan, Selasa (8/12/2020).

Namun, Michael meminta agar data rincian anggaran RKT segera dibuka secara transparan kepada publik agar rakyat bisa melihat secara jelas.

Baca juga: Tak Dihadiri Anies Baswedan, DPRD DKI Jakarta Sepakati APBD DKI 2021 Rp 84,19 Triliun

“Rakyat Jakarta berhak mengetahui apakah yang kembali ke besaran tahun 2020 itu hanya tunjangan atau termasuk anggaran kegiatan. Jangan-jangan nilai tunjangan berkurang, tapi anggaran kegiatan malah bertambah signifikan, sehingga nilai total anggaran RKT tidak banyak berubah dari yang tertera di draft. Jika benar seperti itu, maka PSI dengan tegas menolak,” kata Michael.

ichael juga mengklarifikasi pernyataan Ketua DPRD bahwa PSI melakukan kebohongan publik dengan mengungkap kenaikan RKT ke publik.

"PSI menyampaikan keberatan PSI akan kenaikan RKT secara resmi di Pandangan Umum Fraksi di Rapat Paripurna DPRD, suatu forum DPRD yang konstitusional dan sah. Rapat terbuka untuk umum termasuk media dan bisa disaksikan publik,” kata Michael.

Banyak pernyataan dari para anggota DPRD dari berbagai partai politik yang mengakui adanya draft kenaikan RKT seperti yang telah beredar luas di media.

Bahkan, sebagian pihak termasuk Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengklaim bahwa draft yang dimaksud tersebut sudah disetujui.

“Jadi draft kenaikan RKT itu ada. Bukan kebohongan publik. Kalau toh sekarang direvisi ini tentu kemenangan rakyat. Faktanya, banyak sekali pihak sudah mengakui draft tersebut, dan bahkan ada klaim draft itu sudah disetujui, artinya draft itu memang ada. Kalau tidak ada ya dari awal pasti langsung dibantah, kenyataannya diakui oleh banyak orang,” kata Michael.

“Tapi kami tidak ingin bahas yang sudah lalu, sekarang kami fokus mengajak publik mengawal transparansi dari APBD yang baru saja diketok. Kami minta rincian hingga level komponen, termasuk isi RKT yang sudah final, agar dibuka ke publik,” kata Michael.