Sikapi Aksi Massa, PBB Minta Pejabat Tak Flexing dan Buka Dialog dengan Publik

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Elga Hikari Putra

TRIBUNJAKARTA.COM - Partai Bulan Bintang (PBB) mendorong pemerintah dan seluruh pejabat publik untuk tak flexing atau pamer kemewahan yang dapat memicu kesenjangan sosial.

Hal itu menjadi salah satu sikap resmi PBB menyikapi kondisi saat ini usai gelombang aksi skala besar yang terjadi di sejumlah kota.

Ketua Umum PBB, Gugum Ridho Putra mengatakan, pihaknya percaya bahwa kedekatan emosional antara rakyat dan pemimpinnya adalah fondasi kepercayaan sosial yang tidak bisa dibangun dengan pencitraan.

"Melainkan melalui sikap rendah hati, kesederhanaan, serta keteladanan moral," ujar Gugum di kantor DPP PBB, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).

Gugum menegaskan pihaknya mendukung pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dan terukur untuk memulihkan situasi nasional agar kembali kondusif dengan melibatkan semua elemen masyarakat. 

"Dalam hal ini, dialog terbuka dan penyampaian pendapat secara damai harus selalu diutamakan untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut dari masyarakat sipil maupun aparat negara," ujarnya.

Lebih lanjut PBB meminta pemerintah untuk memastikan akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh semua, tanpa harus menunggu perhatian publik atau menjadi viral terlebih dahulu. 

“No Viral, No Justice tidak boleh menjadi realitas di negeri ini,” ujar Gugum.

Sementara itu, Sekjen PBB Yuri Kemal Fadlullah menambahkan, pihaknya juga menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya tujuh korban meninggal selama aksi beberapa hari lalu di sejumlah kota.

"PBB mendesak pemerintah melakukan proses hukum yang transparan, objektif, dan akuntabel terhadap pihak-pihak yang terlibat. 

Partai ini juga meminta aparat keamanan menjunjung profesionalisme, humanisme, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia," kata dia.

Sedangkan untuk sisi internal, ujar Yuri, PBB mengimbau seluruh kader, simpatisan, serta masyarakat menjaga ketenangan, solidaritas, dan menolak segala bentuk provokasi maupun ajakan destruktif. .

Sebagai tindak lanjut, PBB juga mewajibkan 174 pejabat publik dari partainya di DPRD se-Indonesia untuk menampung aspirasi masyarakat melalui forum dialog.

Hal itu mengacu poin ke-8 dari 17+8 Tuntutan Rakyat untuk Partai Politik yang dirangkum oleh masyarakat dan beredar di media sosial.