Breaking News:

Korupsi Dana Bansos Covid

Juliari P Batubara Terjerat KPK, Haris Azhar: Kenapa Setiap Rezim Mensosnya Ditangkap?

Haris Azhar menanggapi penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait bansos Covid-19.

Penulis: Kurniawati Hasjanah | Editor: Siti Nawiroh
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menteri Sosial Juliari P Batubara mengenakan rompi oranye menaiki mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020). KPK resmi menahan Juliari P Batubara atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos. 

Selain Juliari, KPK juga menetapkan empat tersangka lainny yakni Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian IM dan Harry Sidabuke.

Lantas apa tanggapan aktivis hak asasi manusia Haris Azhar terhadap kasus ini?

Baca juga: Vicky Prasetyo Tak Lama Lagi Nikahi Kalina, Angel Lelga Tak Ingin Berkomentar: Aku Mau Fokus Kerja

Haris Azhar mengungkapkan penilaiannya itu saat menjadi narasumber di program acara Indonesia Lawyers Club (ILC) Tv One dilansir TribunJakarta pada Rabu (9/12).

Haris menilai, penetapan Juliari sebagai tersangka membuat publik berasumsi menteri apa lagi yang akan ditangkap setelah ini.

"Tetapi saya khawatir ini semacam teater, melihat pendekatan KPK yang merupakan hukum pidana. Jadi peristiwanya sangat rigid," imbuh Haris Azhar.

Juliari P Batubara
Juliari P Batubara (DOK BNPB VIA KOMPAS)

Lebih lanjut, Haris Azhar menyoroti penetapan tersangka Mensos Juliari harus dilihat secara luas dampaknya.

"Masalahnya bener-bener nempel soal korupsi dan pemenuhan HAM, ini cukup kewajiban negara harus dijalankan tetapi potensi kejahatannya juga semesta, meluas."

"Bansos ini melibatkan K/L di daerah juga dan masuk ke birokrasi perencanaan dan lain-lain, pertanyaan saya KPK kan tidak ada di tiap daerah dan kabupaten. Uang tersebut juga bukan cuma di Kemensos, tetapi juga di daerah. Yang ada di daerah itu siapa? kan ada Kejaksaan, Kepolisian dan Ombudsman. Tetapi ini semua menyatupadukannya dimana?" beber Haris Azhar.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Jawab Tudingan Menghindar Ketika Diajak Diskusi soal Ekspor Benur

Haris menjelaskan, Presiden dan DPR harusnya melaksanakan fungsi pengawasan setelah perencanaan program.

"Bukan hanya sekadar bicarakan hukuman mati. Tetapi harus ada konsep pemulihan dalam ham. Apakah dengan menghukum mati seseorang maka apakah minyak curahnya akan terkoreksi? Apakah ditangkapnya Mensos lalu kualitas beras menjadi membaik?," ucap Haris Azhar.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved