PSI Kritik Anggaran Janggal, Ray Rangkuti Dorong Pembahasan APBD DKI Harus Terbuka

TRIBUNJAKARTA.COM - Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti bingung dengan pernyataan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal dugaan temuan kejanggalan Rp 580 miliar dalam draf APBD DKI 2021.

Pasalnya, pernyataan tersebut langsung diralat oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahri.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam proses pembahasan APBD DKI sempat mengkritik adanya rencana kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan gaji DPRD DKI Jakarta.

"Pernyataan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri soal kejanggalan APBD DKI lalu langsung diralat sendiri dengan menyebut sebagai kesalahan pengkodean sebaiknya diselesaikan dengan cara kelembagaan. Sebab, hal ini, berhubungan dengan institusi Pemerintah Pusat (Kemendagri), DPRD DKI dan kepercayaan publik," kata Ray kepada wartawan di Jakarta, Kamis (24/12/2020).

Untuk itu, dia menyarankan, Mendagri memanggil Direktur Perencanaan Anggaran Daerah untuk memastikan bahwa memang ada kesalahan informasi yang disampaikan ke publik.

"Kemendagri menjelaskan secara terbuka di mana kesalahan penilaian atas APBD DKI Jakarta yang dimaksud. Sebab, lazimnya, pernyataan publik tentu saja disampaikan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Jadi pernyataan bantahan sendiri dari Kemendagri itu perlu pendalaman lebih pasti. Agak sulit memahami seorang Direktur Perencanaan Anggaran Daerah bisa lalai dalam menilai satu laporan APBD," ujarnya.

Namun, Ray tetap mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah yang membeberkan adanya temuan yang mereka sebut sebelumnya sebagai kejanggalan dalam APBD DKI.

Sekalipun kemudian meralatnya sebagai kesalahan pengkodean.

"Langkah penyampaian terbuka atas satu anggaran yang dinilai janggal kepada publik, sejatinya tetap dilakukan oleh Kemendagri. Sekalipun, untuk kealfaan penyampaian anggaran DKI Jakarta ini terdapat kekeliruan," ujarnya.

Dia mengungkapkan, model penyampaian kepada publik atas satu anggaran yang dinilai janggal oleh Kemendagri merupakan langkah penting untuk transparansi APBD.

Satu hal yang masih sulit untuk diraih oleh masyarakat. Dengan langkah ini diharapkan, pola penyusunan dan penetapan APBD akan dapat berlangsung dengan transparan dan partisipatif.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai temuan tersebut semakin menunjukan adanya cacat di sistem dan proses penyusunan anggaran di Pemprov DKI Jakarta dan membuktikan bahwa klaim Pak Anies tentang Smart Budgeting ternyata tidak terbukti smart.

“Kami ingin mengingatkan semua pihak bahwa kejanggalan anggaran ratusan miliar ini adalah kejadian berulang setiap tahun,” kata Michael Victor Sianipar, Ketua DPW PSI DKI Jakarta.

Tahun 2019 silam ditemukan usulan anggaran janggal belanja lem aibon sebesar Rp 82 miliar pada RAPBD 2020, yang kemudian diklaim oleh Pemprov DKI sebagai kesalahan input komponen.

Pada penyusunan APBD 2021 kemarin, ditemukan usulan kenaikan anggaran fantastis ratusan miliar DPRD DKI seperti gaji, tunjangan, dan kegiatan sosialisasi.