Antisipasi Virus Corona di DKI

Pemprov DKI Minta Masyarakat Lapor Jika Ada Perkantoran Lebih dari 25 Persen

Pemprov DKI meminta masyarakat melapor bila ada perusahaan ataupun perkantoran yang melanggar protokol kesehatan.

TRIBUNJAKARTA.COM/ANNAS FURQON HAKIM
Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin seusai menutup permanen diskotek Kilo Kitchen di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (17/12/2020). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI meminta masyarakat melapor bila ada perusahaan ataupun perkantoran yang melanggar protokol kesehatan.

Seperti diketahui, selama masa pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), aktivitas perkantoran hanya diizinkan 25 persen.

"Kami mendorong laporkan kantornya bila tidak patuh yang sudah ditetapkan, di luar sektor esensial harus 25 persen. Esensial boleh 100 persen," ucap Kepala Satpol PP DKI Arifin, Senin (11/1/2021).

Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini menjelaskan, masyarakat bisa membuat aduan lewat JakLapor pada aplikasi JAKI yang bisa diunduh melalui google play maupun app store.

Ia pun memastikan, data diri pelapor bakal dirahasiakan, sehingga masyarakat tak perlu takut melaporkan perusahaannya.

"Kantor apabila pekerjakan lebih dari 25 persen silakan lapor di JAKI. Karena sekali lagi di luar sektor esensial harus 25 persen," ujarnya saat dikonfirmasi.

Guna mengawasi jalannya protokol kesehatan, Arifin menyebut, pihaknya telah mengerahkan 2.000 personel Satpol PP yang disebar di seluruh wilayah Jakarta.

Nantinya, ribuan petugas itu bakal melakukan patroli secara bergantian dari pagi hingga malam hari.

"Pengawasan pertama masker pada pagi hari, perkantoran pagi menjelang siang. Pengawasan terhadap restoran jam makan siang dan jam makan sore menjelang malam," kata dia.

"Termasuk juga pusat perbelanjaan tak luput dari pengawasan kami," tambahnya menjelaskan.

Diberitakan sebelumnya, mulai hari ini, Pemprov DKI kembali memberlakukan pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 25 Januari 2021 mendatang.

Pengetatan ini diterapkan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali.

Pengetatan PSBB bukan hal baru di DKI Jakarta, sebab, sebelumnya kebijakan ini sudah dua kali diterapkan di ibu kota.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved