Pengadilan Negeri Depok Langsung Tunjuk dan Tetapkan Majelis Hakim Tangani Kasus Raffi Ahmad Digugat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN MAS – Pengadilan Negeri Depok telah menerima gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) dengan tergugat selebritis Raffi Ahmad.

Gugatan ini dilayangkan oleh advokat publik, David Tobing.

Diwartakan sebelumnya, David menggugat Raffi Ahmad atas tindakannya menghadiri acara pesta dengan tidak menerapkan protokol kesehatan yang semestinya.

Bahkan, berlangsungnya acara pesta tersebut hanya selang beberapa jam setelah Raffi disuntik vaksin Covid-19 bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu (13/1/2021).

Kepala Humas Pengadilan Negeri Depok, Nanang, mengatakan, gugatan PMH tersebut telah diterima oleh Pengadilan Negeri Depok dengan perkara Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Dpk.

“Iya (sudah) diterima, perkara dengan nomor Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Dpk,” jelas Nanang saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (15/1/2021) siang.

Nanang mengatakan, hari ini juga proses penunjukan Majelis Hakim yang akan menangani gugatan PMH ini akan berlangsung.

“Sekarang sudah lagi baru diproses untuk penunjukan majelis hakim, setelah ada penunjukan Majelis Hakim baru penetapan Majelis Hakim,” ungkapnya.

Sekedar informasi, Raffi Ahmad kembali menjadi perbincangan hangat usai menghadiri acara pesta tanpa menerapkan protokol kesehatan yang semestinya, selang beberapa jam setelah dirinya disuntik vaksin Covid-19 pada Rabu (13/1/2021) dua hari yang lalu.

Sejumlah foto dalam acara pesta tersebut pun tersebar luas di sosial media, dan menuai kritik dari kalangan sesama artis, hingga pengamat sosial.

Dalam pesta tersebut, nampak Raffi bersama selebritis lainnya seperti Gading Marten, dan selebgram Anya Geraldine tidak menjaga jarak hingga tak mengenakan masker.

Digugat karena Tak Beri Contoh yang Baik

Dikonfirmasi wartawan, David membenarkan dirinya sebagai advokat yang melayangkan gugatan PMH dengan tergugat Raffi Ahmad.

Ia menuturkan, sebagai advokat dan warga negara yang peduli akan penanggulangan Covid-19 serta mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah, maka wajib bagi dirinya untuk menegakkan hukum.