Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Minta Anies Baswedan Mundur, Ini Alasannya

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci 

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turun dari jabatannya.

Sebab, Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

"Ini menimbulkan pertanyaan besar apakah Anies menyerah lawan Covid-19? Jika seperti itu maka sebaiknya mundur saja dari jabatan gubernur," ucapnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).

Sebagai seorang pimpinan yang dipilih langsung oleh masyarakat, ia pun menyebut, upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan Pemprov DKI seharusnya didukung oleh masyarakat.

Namun, kenyataannya banyak warga Jakarta yang ternyata melanggar protokol kesehatan dan belum disiplin dalam menerapkannya.

"Seharusnya warga Jakarta itu taat dan patuh, tapi sejauh ini malah meningkat warga Jakarta yang terpapar Covid-19," ujarnya.

"Jangan-jangan warga Jakarta sudah tidak mendukung Anies sebagai gubernur," tambahnya menjelaskan.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Gubernur Anies Baswedan tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan Covid-19.

Ia menyebut, Anies Baswedan meminta Presiden Joko Widodo turut campur tangan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan (faskes) di wilayah daerah penyangga ibu kota.

"Pak gubernur berkoordinasi dengan pemerintah pusat berharap pemerintah pusat bisa mengambil alih, memimpin agar ada peningkatan fasilitas di sekitar Bodetabek," ucapnya, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Sempat Tergenang Air Setinggi 50 Cm, Jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Sudah Bisa Dilalui Kendaraan

Baca juga: Divonis 7 Bulan, Catherine Wilson Tinggal Jalani 17 Hari di Penjara

Baca juga: KPU Tangsel Siap Sanggah Gugatan Keponakan Prabowo di Mahkamah Konstitusi

Politisi Gerindra ini berharap, campur tangan pemerintah pusat tak hanya dalam bentuk kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPMK) saja.

Tapi juga terkait peningkatan sarana dan fasilitas kesehatan di daerah, khususnya di sekitar Jakarta.

Pasalnya, banyak warga Bodetabek yang akhirnya memilih dirawat di Jakarta lantaran kurang memadainya faskes di tempat tinggalnya.

"Kami berterima kasih, kebijakan pemerintah pusat sejak 11-25 Januari ada keseragaman se-Jawa Bali terkait substansi dan waktu kebijakan," ujarnya di Balai Kota.