Visi Polisi Presisi Komjen Listyo Dinilai Untuk Wujudkan Polri yang Semakin Dicintai Rakyat
Mudasir berharap, Komjen Pol Sigit bisa segera tancap gas, melompat lebih tinggi dengan inovasi berbasis kecanggihan teknologi
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Kornus Sumatera BEM Nusantara Mudasir menilai, gagasan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo soal Polisi Presisi adalah sebuah konsep yang merupakan kelanjutan dari Profesional, Modern, Terpercaya (Promoter) zaman Kapolri Tito Karnavian.
"Apa pun namanya, yang jelas sebuah visi-misi adalah gagasan besar yang dituangkan dalam sebuah tulisan untuk cetak biru atau peta jalan memimpin Korps Bhayangkara," ujar Mudasir dalam siaran persnya, Senin (25/1/2021).
Konsep Polisi Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan dikatakan Mudasir merupakan rancang bangun sebuah sistem untuk mewujudkan Polri yang transformatif, reformis dan semakin dicintai rakyat.
"Mengembalikan kepercayaan publik adalah sebuah PR besar Kapolri yang baru. Ibarat sebuah bangunan, Kapolri terdahulu telah menyumbang legacy dalam membangun pondasi, temboknya, hingga finishing," tambah Mudasir.
Baca juga: Sah Disetujui Jadi Kapolri, Komisi III Nilai Listyo Sigit Contoh Polisi Modern
Baca juga: Makna Rabu Pon Dibalik Rencana Jokowi Lantik Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo
Ia optimis, konsep Polisi Presisi sesuai dengan semangat dan tantangan zaman.
"Setiap masa memiliki rintangan dan permasalahan yang berbeda. Di era digital, kejahatan semakin variatif dan meresahkan. Ditambah lagi kondisi Pandemi Covid-19 yang berdampak banyak aspek yang penuh ketidakpastian," katanya.
Mudasir berharap, Komjen Pol Sigit bisa segera tancap gas, melompat lebih tinggi dengan inovasi berbasis kecanggihan teknologi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Sekarang sudah zamannya digitalisasi. Kita dukung Kapolri yang baru untuk mengoptimalkan inovasi teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik dan penegakan hukum yang transparan serta berkeadilan. Karena dengan memangkas birokrasi dan meminimalisir pertemuan atau diganti dengan sistem digital, potensi penyelewengan bisa dihindari," tutur Mudasir.
