Breaking News:

Pilkada Kota Tangsel

Sidang MK Pilkada Tangsel, Muhamad-Saraswati Sebut Bawaslu Lakukan Pembiaran Pelanggaran 

Paslon Muhamad-Saraswati menyebut Bawaslu Tangsel melakukan pembiaran sejumlah pelanggaran yang terjadi pada pesta demokrasi lima tahunan itu.

ISTIMEWA
Sidang perdana sengketa Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat (29/1/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Bawaslu Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi target tuduhan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Muhamad-Saraswati Djojohadikusumo pada sidang sengketa Pilkada Tangsel 2020 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (19/1/2021).

Swardi Aritonang, kuasa hukum Muhamad-Saraswati menyebut Bawaslu Tangsel melakukan pembiaran sejumlah pelanggaran yang terjadi pada pesta demokrasi lima tahunan itu.

Swardi memaparkan temuan pelanggaran yang melibatkan Wali Kota Tangsel, Airin Rachmi Diany dalam memenangkan pasangan nomor urut 3, Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan dengan menyelewengkan penyaluran dana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Menurut Swardi, Bawaslu tidak menindak kegiatan Airin yang ditudingnya digunakan untuk mengajak masyarakat memilih paslon nomor 3.

"Bawaslu seharusnya bisa mencegah penyaluran zakat yang ditunggangi oleh kepentingan politik praktis untuk memperoleh keuntungan elektoral orang atau kepentingan politik tertentu namun faktanya telah terjadi pembiaran di 54 kelurahan tanpa ada satu pun yang ditindak yang diproses oleh Bawaslu se-kota Tangsel," ujar Swardi dalam sidang di MK yang disiarkan langsung melalui Youtube MK.

Swardi juga mengungkapkan temuannya terkait keterlibatan penyelenggara dalam memenangkan Benyamin-Pilar.

Lagi-lagi, Swardi menyebut Bawaslu membiarkan kasus tersebut tanpa penindakan. 

Proyek Pembangunan JPO Karet Sudirman Tak Gunakan APBD, Kenang Nakes yang Berjuang Perangi Covid-19

"Termohon atau penyelenggara terlibat langsung dalam pemenangan pasangan calon nomor 3. Tindakan anggota KPPS yang terlibat langsung tersebut merupakan suatu pelanggaran Administratif Pilkada yang seharusnya dilakukan proses penindakan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan, namun terjadi pembiaran," papar Swardi.

Swardi juga menyebut dalil lainnya dalam menggugat Pilkada Tangsel, di antaranya kasus politik uang kubu paslon nomor 3 yang pelakunya sudah divonis bersalah. 

Halaman
12
Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Wahyu Septiana
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved