Breaking News:

NasDem: Pilkada Serentak Tahun 2022 dan 2023 Harus Tetap Dilaksanakan

Ahmad Ali mengatakan, Partai NasDem mendorong pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2022 dan 2023.

Editor: Wahyu Aji
ISTIMEWA
Ketua Fraksi NasDem DPR RI Ahmad Ali 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persyaratan sebuah negara yang demokrasinya terkonsolidasi adalah terdapatnya regularitas, rutinitas yang kesinambungan, di dalam pelaksanaan pemilunya.

Hadirnya pemilu atau pilkada yang jujur dan adil secara periodik merupakan wujud yang paling nyata dari demokrasi itu sendiri.

Ini artinya terjadi pertanggungjawaban politik lewat pergantian pemimpin atau pelaksana kekuasaan secara berkala.

Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad M. Ali mengatakan, pelaksanaan pemilu/pilkada adalah kunci dari daulat rakyat.

"Tidak ada mandat sedikit pun, baik itu dari konstitusi maupun dari rakyat, yang mempersilakan pemerintah menghilangkan atau menunda proses pemilu/pilkada," kata Ahmad M. Ali dalam keterangan yang diterima, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, mandat dari rakyat untuk pemimpinnya, baik level nasional maupun daerah, berada dalam rentang lima tahunan.

Ali mengatakan, dalam masa lima tahun itu, adalah hak rakyat untuk memilih kembali pemimpin atau wakil-wakilnya di lembaga-lembaga negara.

Untuk itu Partai NasDem kata Ali mendorong pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2022 dan 2023.

"Selain demi terpenuhinya hak dasar politik rakyat, beberapa impak dari pelaksanaan pemilu dan pilpres tahun 2019 secara bersamaan adalah pelajaran berharga bagi kita sebagai bangsa. Selain itu, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang mengubah pendiriannya soal konstitusionalitas pemilu serentak 5 kotak sebagai satu-satunya pilihan yang konstitusional, sebagaimana termuat dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 (23 Januari 2014), sesungguhnya merupakan refleksi atas kompleksitas Pemilu 2019," kata Ali.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem ini mengatakan, pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 telah dinilai berjalan baik tidak ada persoalan stabilitas keamanan dan stabilitas pemerintahan yang terganggu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved