Isu Anies-Gerindra Retak, Relasi Berubah Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi & Peluang Pilkada 2024

TRIBUNJAKARTA.COM - Kabar putusnya hubungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Partai Gerindra mengemuka.

Hal itu berawal saat Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis mengkritik Anies Baswedan terkait penanganan pandemi Covid-19.

Ali meminta Anies mundur jika tak sanggup menangani pandemi Covid-19.

Hal lain yang memicu isu tersebut yakni Gerindra mendukung penyelenggaraan pilkada serentak pada 2024 agar berbarengan dengan pelaksanaan pemilu.

Pengamat politik dan Direktur IndoStrategi Arif Nurul Imam mengungkapkan relasi Anies Baswedan dan Gerindra belakangan ini memang menjadi topik menarik.

Pasalnya, Anies Baswedan diusung Partai Gerindra saat maju dalam Pilkada 2017.

"Namun relasi dukungan itu berubah pasca-ketua umum Gerindra Prabowo masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi," kata Arif saat dihubungi Tribun, Rabu (3/2/2021).

Menurut Arif, relasi politik Anies-Gerindra kini bersifat taktis bergantung kepentingan.

Apalagi, Gerindra kini melakukan kritik terhadap kinerja Anies Baswedan.

Contohnya, Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis yang meminta Anies mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Padahal, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berasal dari Partai Gerindra.

Ia juga melihat adanya relasi hubungan Gerindra dengan Anies Baswedan terkait Pilkada 2024.

"Berakhirnya jabatan Anies di 2022 tentu membuat kehilangan panggung untuk menjaga elektabilitasnya. Dengan situasi semacam ini, maka diakui atau tidak itu akan memberikan keuntungan politik bagi Gerindra karena ada kemungkinan Prabowo Subianto dalam 2024 masih mau mencalonkan lagi," imbuhnya.

Ia melihat adanya keinginan Pilkada digelar pada tahun 2024 maka ada hambatan ruang politik bagi Anies, namun di sisi lain menjadi peluang bagi Prabowo untuk melaju dalam Pilpres 2024

Menurutnya ada kepentingan Gerindra mengajukan calon sendiri dalam Pilkada 2024.

"Disebut sangat mungkin karena, Riza Patria merupakan kader Gerindra sementara Anies bukan kader Gerindra," kata Arif

Arif menuturkan partai politik tentu akan mengutamakan kader yang potensial untuk diusung ketimbang mengajukan kandidat dari kader partai.

"Pilihan mengajukan non kader tentu bukan pilihan terbaik bagi parpol, melainkan hanya melihat situasi dan peluang politik," ujarnya.

Arif pun melihat hanya PKS saat ini yang masih loyal kepada Anies Baswedan.

Iya, situasi terkini memang hanya PKS yang hingga kini masih loyal pada Anies.

Anies Bertemu Prabowo

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Riza mengatakan itu untuk mematahkan isu keretakan hubungan antara Gerindra dengan Anies.

Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya terdengar suara sumbang dari kader Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis.

Ali mengatakan, langkah Anies yang menyerahkan koordinasi penanganan pandemi ke pemerintah pusat adalah tanda keputusasaan dan menyarankan agar Anies mundur dari jabatannya. Baca juga: Sinyal Pecah Kongsi Anies-Gerindra Padahal, empat tahun kebersamaan Anies dan Gerindra terlihat baik-baik saja.

"Pak Prabowo dengan Pak Anies adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas, bijaksana, tapi juga negarawan. Kemarin Pak Anies ketemu Pak Prabowo ngobrol hampir dua jam, sama saya. Jadi tidak masalah," kata Riza dalam tayangan program Aiman di Kompas TV, Senin (1/2/2021) malam.

Riza menegaskan, Gerindra mendukung kepemimpinan Anies-Sandiaga Uno yang kini diteruskan oleh dirinya hingga 2022.

"Kami (Gerindra) mengusung dan mengawal kepemimpinan Anies-Sandi dan diteruskan oleh Anies-Ariza sampai 2022," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Ariza melanjutkan, berdasarkan undang-undang, pilkada tahun 2022 dan 2023 memang seharusnya tidak dilaksanakan dan digeser serentak ke 2024.

Namun, menurut dia, beban pemilu harus dibagi dan tidak dijadikan dalam satu tahun yang sama.

Sehingga, dia menilai, pelaksanaan Pilkada sebaiknya tidak bersamaan dengan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg).

"Tapi kalau tanya saya pribadi, saya orang yang pernah di KPU, pernah di Komisi 2. Kalau beban politik djadikan dalam satu kesatuan waktu, menurut saya kita nanti akan menghadapi tantangan yang tidak ringan," ujar Ariza.

"Jadi, idealnya menurut saya 2024 biarlah menjadi Pilpres dan Pileg, Pilkada tidak perlu ada serentak nasional," lanjut dia.

Gerindra Bantah Pecah Kongsi

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan rumor pecah kongsi Anies Baswedan dengan Gerindra tidak benar atau hoaks.

Dasco mengungkapkan komunikasi antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masih terus berlangsung hingga kini.

"Itu hanya hoaks, pecah isu Gerindra dengan Anies itu gak ada. Orang baik-baik saja kok. Kami sering silaturahmi, sering komunikasi. Pak Anies dan Pak Prabowo maupun kita sebagai pengurus partai," tutur Dasco dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Dasco mengakui bahwa dalam beberapa hari belakangan ada pertemuan antara Anies dan Prabowo.

Namun, pertemuan tersebut bukan lah pertemuan politik, melainkan sekadar silaturahmi.

"Komunikasi sering dilakukan seperti yang dibilang Pak Riza memang belum lama ada pertemuan dengan Pak Prabowo. Dan memang pertemuan-pertemuan itu tidak perlu di-publish. Karena memang namanya silaturahmi bukan kunjungan politik," jelasnya.

Di sisi lain, Dasco juga menyoroti kritik yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis.

Menurut dia, persoalan tersebut sudah selesai dan Gerindra sudah menyatakan bahwa pendapat yang dilontarkan Ali merupakan pendapat pribadi.

"Dan sudah diingatkan juga oleh DPP untuk tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu," tambahnya.

• Pengadilan Negeri Depok kembali Gelar Sidang Kasus Pelanggaran Prokes, Akankah Raffi Ahmad Hadir?

• Cegah Penyebaran Covid-19, Polsek Metro Menteng Bagikan 500 Masker Gratis ke Warga

• 20 Prodi Saintek Terketat di SNMPTN 2020, Yuk Atur Strategimu untuk Masuk Kuliah!

Bantah Jegal Anies

Sedangkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, langkah partainya mendukung pilkada serentak 2024 bukan bertujuan untuk menjegal Anies Baswedan, yang masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022.

Fadli menegaskan, keputusan Gerindra mendukung pilkada serentak di 2024 adalah demi kepentingan yang lebih besar, yakni untuk menjaga konsistensi UU Pemilu agar tidak terus berubah-ubah setiap lima tahun sekali.

Karena itu, Fadli meminta sikap Gerindra itu tidak dikaitkan secara sempit dengan kontestasi pilkada di suatu daerah, termasuk di DKI Jakarta.

"Saya kira enggak bisa dilihat kasus per kasus gitu. Kalau kasus per kasus kan semua kena. Banyak gubernur, bupati wali kota dari semua parpol (yang habis masa jabatannya pada 2022)," kata Fadli Zon dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Fadli sekaligus membantah hubungan Gerindra dan Anies mengalami keretakan.

Ia mengonfirmasi bahwa Anies baru saja bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Menurut dia, pertemuan itu terjadi pada pekan lalu.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu enggan membeberkan apa yang dibahas keduanya.

"Ya silaturahmi saja, karena memang hubungan keduanya baik-baik saja," kata Fadli. (TribunJakarta.com/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dukung Pilkada Serentak 2024, Gerindra Tegaskan Bukan untuk Jegal Anies", .

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bantah Pecah Kongsi, Riza Patria Sebut Prabowo Sudah Bertemu Anies",