Hubungan Anies Baswedan-Gerindra, Arief Poyuono: Anies Sadar Tak Mungkin Jadi Capres dari Gerindra

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Hubungan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Partai Gerindra sedang menjadi sorotan.

Hal itu berawal dari kritik Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang mengkritik ucapan Anies soal penanganan Covid-19

Selain itu, usulan Partai Gerindra agar pilkada serentak digelar 2021 dianggap menjegal Anies Baswedan.

Namun tuduhan tersebut telah dibantah oleh DPP Partai Gerindra.

Sementara itu, Mantan Waketum Gerindra Arief Poyuono memiliki pendapat mengenai rumor pecah kongsi Anies Baswedan dengan Partai Gerindra.

Arief menilai kabar pecah hubungan Anies Baswedan dengan Gerindra tidak ada.

"Karena memang Anies tidak punya kewajiban bertanggung jawab ke Gerindra," kata Arief ketika dihubungi TribunJakarta.com, Rabu (4/2/2021).

Arief pun menyinggu soal peluang Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Menurut Arief, Gubernur DKI Jakarta itu masih belum terpikir ya mau maju pilpres pakai Gerindra

"Karena dia sadar betul kok kalau tidak mungkin akan di calonkan sebagai capres oleh Gerindra," imbuh Arief.

Arief menyebutkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto masih memilik ambisi yang tinggi untuk maju sebagai calon presiden Pilpres 2024.

Meskipun, ia memprediksi Prabowo sulit untuk terpilih di Pilpres 2024.

"Sepengetahuan saya kalaupun Anies akan maju sebagai Capres 2024 nantinya akan diusung oleh Nasdem dan PKS kalau dilihat jejak digital yang ada," kata Arief.

Apapun sepengetahuan saya Prabowo Subianto masih punya syahwat politik dan ambisi yang tinggi untuk maju sebagai Capre lagi di 2024 . Walaupun sebenarnya untuk menang dan terpilih di pilpres 2024 sangat sulit sekali ya.

Sedangkan kritik dari Ali Lubis, Aried menilai keinginan Anies menyerahkan pengurusan pandemi Covid-19 ke pemerintah pusat sudah benar,

Sebab, penyebaran Covid-19 di Jakarta makin tinggi sehingga Pemprov DKI menyerahkan ke Pemerintah Pusat agar tidak salah koordinasi.

"Bisa jadi juga Ketua DPC Gerindra was was kalau suara Gerindra akan jeblok di Jakarta nantinya jika Anies menyerahkan penanganan Covid-19 ke pusat, karena dianggap Anies sebagai Gubenur yang di usung Gerindra gagal mimpin Jakarta," katanya.

Gerindra Bantah Pecah Kongsi

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan rumor pecah kongsi Anies Baswedan dengan Gerindra tidak benar atau hoaks.

Dasco mengungkapkan komunikasi antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto masih terus berlangsung hingga kini.

"Itu hanya hoaks, pecah isu Gerindra dengan Anies itu gak ada. Orang baik-baik saja kok. Kami sering silaturahmi, sering komunikasi. Pak Anies dan Pak Prabowo maupun kita sebagai pengurus partai," tutur Dasco dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Dasco mengakui bahwa dalam beberapa hari belakangan ada pertemuan antara Anies dan Prabowo.

Namun, pertemuan tersebut bukan lah pertemuan politik, melainkan sekadar silaturahmi.

"Komunikasi sering dilakukan seperti yang dibilang Pak Riza memang belum lama ada pertemuan dengan Pak Prabowo. Dan memang pertemuan-pertemuan itu tidak perlu di-publish. Karena memang namanya silaturahmi bukan kunjungan politik," jelasnya.

Di sisi lain, Dasco juga menyoroti kritik yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis.

Menurut dia, persoalan tersebut sudah selesai dan Gerindra sudah menyatakan bahwa pendapat yang dilontarkan Ali merupakan pendapat pribadi.

"Dan sudah diingatkan juga oleh DPP untuk tidak membuat kegaduhan yang tidak perlu," tambahnya.

Bantah Jegal Anies

Sedangkan, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon menegaskan, langkah partainya mendukung pilkada serentak 2024 bukan bertujuan untuk menjegal Anies Baswedan, yang masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta akan habis pada 2022.

Fadli menegaskan, keputusan Gerindra mendukung pilkada serentak di 2024 adalah demi kepentingan yang lebih besar, yakni untuk menjaga konsistensi UU Pemilu agar tidak terus berubah-ubah setiap lima tahun sekali.

Karena itu, Fadli meminta sikap Gerindra itu tidak dikaitkan secara sempit dengan kontestasi pilkada di suatu daerah, termasuk di DKI Jakarta.

"Saya kira enggak bisa dilihat kasus per kasus gitu. Kalau kasus per kasus kan semua kena. Banyak gubernur, bupati wali kota dari semua parpol (yang habis masa jabatannya pada 2022)," kata Fadli Zon dikutip dari Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Fadli sekaligus membantah hubungan Gerindra dan Anies mengalami keretakan.

Ia mengonfirmasi bahwa Anies baru saja bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Menurut dia, pertemuan itu terjadi pada pekan lalu.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu enggan membeberkan apa yang dibahas keduanya.

"Ya silaturahmi saja, karena memang hubungan keduanya baik-baik saja," kata Fadli.

Anies Bertemu Prabowo

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Riza mengatakan itu untuk mematahkan isu keretakan hubungan antara Gerindra dengan Anies.

Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya terdengar suara sumbang dari kader Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis.

Ali mengatakan, langkah Anies yang menyerahkan koordinasi penanganan pandemi ke pemerintah pusat adalah tanda keputusasaan dan menyarankan agar Anies mundur dari jabatannya. Baca juga: Sinyal Pecah Kongsi Anies-Gerindra Padahal, empat tahun kebersamaan Anies dan Gerindra terlihat baik-baik saja.

"Pak Prabowo dengan Pak Anies adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas, bijaksana, tapi juga negarawan. Kemarin Pak Anies ketemu Pak Prabowo ngobrol hampir dua jam, sama saya. Jadi tidak masalah," kata Riza dalam tayangan program Aiman di Kompas TV, Senin (1/2/2021) malam.

Riza menegaskan, Gerindra mendukung kepemimpinan Anies-Sandiaga Uno yang kini diteruskan oleh dirinya hingga 2022.

"Kami (Gerindra) mengusung dan mengawal kepemimpinan Anies-Sandi dan diteruskan oleh Anies-Ariza sampai 2022," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.

Ariza melanjutkan, berdasarkan undang-undang, pilkada tahun 2022 dan 2023 memang seharusnya tidak dilaksanakan dan digeser serentak ke 2024.

Namun, menurut dia, beban pemilu harus dibagi dan tidak dijadikan dalam satu tahun yang sama.

Sehingga, dia menilai, pelaksanaan Pilkada sebaiknya tidak bersamaan dengan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg).

"Tapi kalau tanya saya pribadi, saya orang yang pernah di KPU, pernah di Komisi 2. Kalau beban politik djadikan dalam satu kesatuan waktu, menurut saya kita nanti akan menghadapi tantangan yang tidak ringan," ujar Ariza.

"Jadi, idealnya menurut saya 2024 biarlah menjadi Pilpres dan Pileg, Pilkada tidak perlu ada serentak nasional," lanjut dia.

Anies Diprediksi Sulit Maju Lagi di Pilkada DKI

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai, peluang Anies Baswedan kembali mencalonkan diri di Pilkada DKI Jakarta selanjutnya bisa jadi sulit.

Meski berstatus inkumben, Anies diprediksi akan kesulitan mendapat partai pengusung.

Sebab, tanda-tanda Anies pecah kongsi dengan Partai Gerindra mulai terlihat.

"Memang sudah kelihatan pecah kongsi Anies dan Gerindra DKI," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (2/2/2021).

Adi menilai, tanda-tanda Anies dan Gerindra pecah kongsi sudah mulai terlihat dari alotnya pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno yang mengundurkan diri.

Diminta mundur

Tanda putus hubungan tersebut baru-baru ini dipertegas dengan kritik dari Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis.

Ali meminta Anies mundur jika tak sanggup menangani pandemi Covid-19.

Adi memprediksi, Gerindra memilih akan mengusung Riza Patria sebagai calon gubernur dalam pilkada DKI selanjutnya.

"Kan sudah kelihatan sejak awal Gerindra ini sudah memilih untuk tidak semesra dulu dengan Anies. Dan sudah punya calon lain, yaitu Pak Riza Patria," kata Adi.

Adi menilai parpol yang saat ini masih loyal dan akan mendukung Anies hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Namun, PKS tak memiliki cukup kursi untuk bisa mengusung Anies sendirian.

PKS saat ini hanya mengantongi 16 kursi. Sementara syarat untuk mengusung Paslon di Pilgub adalah 21 kursi.

"Ya di sinilah nasib Anies sedang dipertaruhkan. Apakah dia nantinya dapat dukungan parpol lain, dia maju independen atau tidak maju sama sekali. Karena yang bisa dibaca mendukung Anies kan hanya PKS," kata Adi.

"Partai yang lain tidak (mendukung Anies), justru menarik diri. Apalagi partai pemerintah kan," sambungnya.

• Tak Kuat Berjalan, Kakek Koswara Harus Digendong Menantu saat Jalani Sidang: Syarat Damai Cium Kaki

• Turap di Srengseng Sawah Longsor Robohkan Saung, Ini Penyebabnya

• Baru Menikah Bulan Maret 2020, Maell Lee Gugat Cerai Sang Istri Intan Ratna Juwita, Apa Sebabnya?

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah isu partainya putus hubungan dengan Anies.

Ia menyebutkan, Anies sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto baru-baru ini.

"Pak Prabowo dengan Pak Anies adalah pemimpin yang tidak hanya cerdas, bijaksana, tapi juga negarawan. Kemarin Pak Anies ketemu Pak Prabowo ngobrol hampir dua jam, sama saya. Jadi tidak masalah," kata Riza dalam tayangan program Aiman di Kompas TV, Senin malam.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dukung Pilkada Serentak 2024, Gerindra Tegaskan Bukan untuk Jegal Anies", .

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jika Pecah Kongsi dengan Gerindra, Anies Diprediksi Sulit Maju Lagi di Pilkada DKI", 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Kabar Pecah Hubungan dengan Anies, Gerindra: Itu Hoaks",