Gubernur Anies Sanggah Pernyataan Jokowi: Potensi Penularan Bukan Soal PPKM,Tapi Perilaku Masyarakat

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang selama ini dinilai tak efektif.

Menurutnya, hal ini disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak taat protokol kesehatan.

"Potensi penularan bukan dikaitkan pada PPKM, tapi perilaku," ucapnya di Polda Metro Jaya, Rabu (10/2/2021).

Anies mencontohkan, lonjakan kasus kerap terjadi setelah adanya libur panjang, dimana masyarakat biasanya berbondong-bondong bepergian.

Bahkan, tak jarang banyak warga yang melakukan perjalanan jauh ke luar kota bersama sanak keluarga menggunakan kendaraan pribadi.

"Karena kalau orang bepergian jauh, lima jam lebih di dalam mobil, satu keluarga, itu resikonya besar sekali," ujarnya.

"Bayangkan jika libur panjang, ada lebih dari 100 ribu mobil keluar meninggalkan Jakarta. Satu mobil ada lima orang, kan artinya ada 500 ribu orang," tambahnya menjelaskan.

• Begini Potret Terbaru Rumah Ibunda Dino Patti Djalal yang Jadi Korban Mafia Sertifikat Tanah

• Integrasi Cegah Banjir, Anak Buah Anies Tegaskan Normalisasi Sungai Warisan Jokowi-Ahok Tetap Ada

Hal ini terbukti dari banyaknya klaster keluarga yang muncul di Jakarta.

Anies menyebut, 41 persen kasus Covid-19 di ibu kota berasal dari klaster keluarga.

"Jadi, meski ada PPKM, kalau pada liburan naik mobil, ya repot. Kan itu enggak diatur," kata dia.

Untuk itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut, kunci dari keberhasilan memutus mata rantai penularan Covid-19 berasal dari kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

• Bukan Tri Rismaharini atau Gibran Rakabuming Hadapi Anies Baswedan di Pilgub DKI, PDI-P Lakukan Ini

"Nomer satu itu masker, ini yang mendasar. Pada saat rapat atau makan bersama, sebaiknya betul-betul kedisiplinan dijaga," tuturnya.

Pernyataan Anies ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo sebelumnya yang menyebut penerapan PPKM tak efektif menekan laju penularan Covid-19.

Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo mengakui penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).

• Bisa Buat Frustasi, Tips Bagi Pemilik Bila Anjing Terus Menggonggong

“Yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya. Sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” kata Jokowi.

Ia mengatakan implementasi PPKM yang semestinya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat tak mampu melakukan kedua hal tersebut.

Karena itu, ia meminta ke depannya implementasi PPKM diperkuat dan para menteri dan kepala lembaga terkait benar-benar mengetahui kondisi lapangannya.

Ia pun mengakui implementasi sejumlah aturan di lapangan masih belum konsisten sehingga banyak aturan yang dilanggar.

“Tapi yang saya lihat di implementasinya kita tidak tegas dan tidak konsisten. Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu,” tutur Jokowi.

• Konfirmasi Vaksin Crazy Rich Helena Lim, Keamanan Puskesmas Kebon Jeruk: Minta Izin ke Dinkes Dulu

• Kantor Dinas Pariwisata DKI Diserang OTK, Anak Buah Anies Kena Tusuk, Begini Kondisinya Sekarang 

“Siapkan juga masker yang memiliki standar-standar yang benar. Sehingga masyarakat kalau yang enggak pakai langsung diberi, (disuruh) pakai, diberi tahu,” lanjut Presiden.

Adapun sebelumnya Jokowi mengklaim pemerintah bisa mengendalikan pandemi Covid-19. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat PPKM tahap pertama berakhir.

Pernyataan Jokowi itu sontak mendapat kritik dari para epidemiolog karena hingga kini kasus Covid-19 di Indonesia masih belum melandai.