Anak Buah Gubernur Anies Baswedan Bantah Hapus Program Normalisasi Sungai Warisan Jokowi-Ahok

Wagub DKI buka suara

Pemprov DKI buka suara soal penghapusan program normalisasi untuk pengendalian banjir dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza menyebut, penghapusan program warisan Gubernur Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini semata demi kebaikan warga ibu kota.

"Ini untuk kepentingan kebaikan masyarakat Jakarta," ucapnya, Selasa (9/2/2021) malam.

Dengan demikian, program normalisasi tak akan lagi dijalankan di sisa masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.

Ariza pun menyebut, Pemprov DKI telah berdiskusi dengan para pakar sebelum mengambil keputusan tersebut.

"Prinsipnya program RPJMD yang disusun oleh Pemprov DKI Jakarta dibuat sedemikian untuk mengakomodir masukan dari semua pihak dan kita buat sebaik mungkin," ujarnya di Balai Kota.

Dalam draf perubahan RPJMD 2021-2022 dijelaskan bahwa program naturalisasi ini bertujuan mengembalikan dan mempertahankan ekosistem di sepanjang aliran sungai, serta waduk dengan mempertahankan kelokan sungai, penataan lahan basah, dan pembangunan ruang terbuka hijau.

Sedangkan, konsep normalisasi yang sebelumnya dijalankan di masa kepemimpinan Jokowi-Ahok bertujuan untuk mengembalikan bentuk sungai sesuai dengan peruntukan serta bentuk awalnya. 

Dalam program normalisasi sungai, pinggir atau bantaran sungai biasanya dibetonisasi.

Meski demikian, program naturalisasi buatan Anies ini tetap menyasar 13 sungai yang selama ini kerap menyebabkan banjir.

Adapun sungai yang menjadi sasaran program ini meliputi  Sungai Ciliwung, Angke, Pesanggrahan, Grogol, dan Krukut.

Kemudian, Sungai Baru Barat, Mookevart, Baru Timur, Cipinang, Sunter, Buaran, Jati Kramat, dan Cakung.