Breaking News:

Pilkada Kota Tangsel

Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Muhamad-Saraswati, Terkait Hasil Pilkada Tangerang Selatan

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan kubu pasangan calon (paslon) nomor urur 1, Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

TRIBUNJAKARTA.COM/JAISY RAHMAN TOHIR
Sidang putusan terkait perselisihan hasil Pilkada Tangsel 2020 yang digelar di MK hari ini, Rabu (17/2/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, TANGERANG SELATAN - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan kubu pasangan calon (paslon) nomor urur 1, Muhamad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo terkait hasil Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel) 2020.

Hal itu berdasarkan hasil sidang putusan terkait perselisihan hasil Pilkada Tangsel 2020 yang digelar di MK hari ini, Rabu (17/2/2021).

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan alasan penolakan gugatan yang disampaikan pemohon didasarkan pada dalil berbagai kecurangan secara terstruktur sistematis dan masif.

Enny mengatakan, gugatan Muhamad-Saraswati tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Pada pasal tersebut, syarat gugatan harus memenuhi selisih suara sebesar 0,5%.

Sementara, selisih suara antara pemohon Muhamad-Saraswati dengan pihak terkait, paslon peraih suara perbanyak, nomor urut 3 Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan, terlalu jauh.

Enny menjelaskan bahwa jumlah penduduk Tangsel sebanyak 1.294.343. Sedangkan perolehan suara Muhamad-Saraswati memperoleh suara 205.309 suara dan Benyamin-Pilar 235.734 suara.

"Sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 30.425 suara atau sama dengan 5,28% atau lebih dari 2.879 suara," kata Enny.

Baca juga: Benyamin Davnie Sudah Prediksi Gugatan Keponakan Prabowo Ditolak Mahkamah Konstitusi

"Oleh Karena itu menurut mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian eksepsi termohon dan pihak terkait, bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah berasalan menurut hukum," imbuhnya.

Karena tidak dianggap memenuhi syarat, eksepsi dari termohon atau dalam hal ini KPU Tangsel dan pihak terkait dalam hal ini Benyamin-Pilar tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, pemimpin sidang sekaligus Ketua MK Anwar Usman mengetuk palu menolak perkara bernomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 itu, pukul 14.43 WIB. 

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Anwar.

Penulis: Jaisy Rahman Tohir
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved