Breaking News:

HICON Ingatkan Pentingnya Ambang Batas Syarat Gugatan Pilkada di MK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus 100 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah yang diajukan oleh para pasangan calon

(KOMPAS.com/FACHRI FACHRUDIN)
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat. Gambar diambil pada Selasa (10/10/2017). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus 100 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Kepala Daerah yang diajukan oleh para pasangan calon (Paslon) dan Pemantau Pemilihan.

Dalam putusan yang dibacakan sejak 15-17 Februari itu, MK menyatakan hanya 32 PHP Pilkada yang masuk dalam tahapan selanjutnya yakni pembuktian. Sedangkan 100 perkara dinyatakan dismiss atau ditolak karena tidak dapat dilanjutkan dengan alasan hukum.

Direktur HICON Law & Policy Strategies Hifdzil Alim selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, selama mendapatkan mandat menangani 11 perkara Pilkada, ia memiliki argumentasi soal batas maksimal selisih suara sebagai syarat mengajukan gugatan PHP di MK.

Pengamatan Hifdzil, banyak analis yang mengabaikan acuan pasal 158 ayat 1 dan 2 saat megajukan gugatan perselisisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan tak jarang yang menganggap bahwa pasal tersebut sudah dihapuskan.

Selaku kuasa hukum KPUD yang berhasil memenangkan 10 perkara dalam dismiss, Hifdzil menggunakan Pasal 158 sebagai acuan utama argumentasi hukum.

Hifdzil menjelaskan, berdasarkan putusan MK dalam PHP Pilkada, Pasal 158 tetap diterapkan secara kasuistis. "Artinya, Pasal 158 tetap urgent didalilkan," ujar Hifdzil kepada wartawan, Rabu (24/2/2021).

Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 tentang Pilkada, untuk Pemilihan Gubernur menyebutkan provinsi dengan jumlah pend

Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Alim
Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Alim (Istimewa)

uduk sampai 2 juta jiwa perbedaan suara hasil pemilu 2 persen dari suara sah. Provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta-sampai 6 juta selisih suara 1,5 persen dari suara sah, provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta-12 juta selisih suara 1 persen dari suara sah dan penduduk dengan jumlah diatas 12 juta selisih suara dari total suara sah sebesar 0,5 persen.

Baca juga: Jokowi Disambut Kerumunan Warga Maumere, Novel Bamukmin Sebut Harus Diproses Hukum

Baca juga: Didampingi Anies Baswedan, Presiden Jokowi Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Guru di SMAN 70

Baca juga: Survei Terbaru Elektabilitas Sederet Nama Capres: Ridwan Kamil Melaju, Prabowo Teratas

Sedangkan dalam ayat 2, Kabupaten/kota dengan penduduk hingga 250 ribu jiwa, syarat selisih suara 2 persen dari jumlah suara sah, kabupaten/kota dengan jumlah 250 ribu sampai 500 ribu selisih suara 1,5 persen dari total suara sah, Kabupaten/kota dengan jumlah 50 ribu-1 juta penduduk selisih 1 persen dari total suara sah, dan penduduk diatas satu juta harus memiliki selisih suara 0,5 persen dari total suara sah.

Dengan argumentasi hukum itu, MK kemudian menolak gugatan PHP yang diajukan oleh Pemohon. Ia menilai sikap MK sudah tepat menolak gugatan yang diajukan oleh Pemohon karena Pasal 158 masih diberlakukan.

Halaman
12
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved