Breaking News:

Menkes Teken Aturan Vaksinasi Mandiri, Berapa Tarif Vaksin Covid-19? Simak Poin Lengkapnya

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menandatangani PMK No.10 tahun 2021 mengenai vaksinasi gotong royong. Simak poin lengkapnya.

TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT
Sejumlah orang tampak antusias mengikuti vaksinasi Covid-19 di tempat parkir B1 Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Rabu (24/2/2021) siang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.10 tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada Rabu 24 Februari 2021. 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menandatangani Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.10 tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta pada Rabu 24 Februari 2021.

Aturan tersebut berisi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dibebankan kepada pihak swasta atau sebelumnya dikenal vaksinasi mandiri.

Dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (26/2/2021) program tersebut dinamai program Vaksinasi Gotong Royong.

Dituliskan bahwa pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

"Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis," tertulis pada pasal 3 ayat 5.

Disampaikan Vaksinasi Gotong Royong ini bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity); dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Nantinya berdasarkan pasal 6, dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan Vaksinasi

COVID-19 badan hukum/badan usaha harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang akan dilakukan Vaksinasi Gotong Royong.

"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat jumlah, nama, dan alamat (by name and by address), serta nomor induk kependudukan," dikutip dari pasal 6 ayat 3.

Tim Vaksinator Puskesmas Kecamatan Kramat Jati saat menunjukkan vial vaksin Covid-19 di Jakarta Timur, Rabu (24/2/2021).
Tim Vaksinator Puskesmas Kecamatan Kramat Jati saat menunjukkan vial vaksin Covid-19 di Jakarta Timur, Rabu (24/2/2021). (TribunJakarta.com/Bima Putra)
Halaman
1234
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved