Reaksi Tanggapi PSI Gulirkan Hak Interpelasi, Pimpinan DPRD DKI Tertawa hingga Disebut Pencitraan

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan disebut-sebut punya anggaran Rp 317,59 triliun sejak menjabat, tapi tak bisa atasi banjir di Ibu Kota.

Hal ini disampaikan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta dalam konferensi pers virtual yang digelar pada Kamis (25/2/2021) siang.

Meski Pemprov DKI Jakarta punya anggaran dengan nominal fantastis, PSI heran kenapa masih gagal juga menanggulangi banjir Ibu Kota.

Untuk itu Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta berencana mengajukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal banjir yang terjadi di Jakarta.

Sejumlah anggota DPRD DKI pun angkat bicara terkait rencana ini.

Ketua Dewan Penasihan DPD Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menyambut rencana interpelasi tersebut dengan gelak tawa.

"Haha bagaimana mau interpelasi, silakan saja siapa yang mau nyambut?" ujar Taufik.

Ia meragukan akan ada fraksi lain yang mau mendukung rencana tersebut, mengingat PSI sendiri pernah ditinggal di ruang rapat paripurna akhir tahun lalu karena membongkar rencana naik gaji para anggota dewan DKI.

Seperti diketahui sebelumnya, partai yang baru bergabung dengan DPRD DKI Jakarta pada 2019 ini sering melontarkan kritik terhadap pemerintahan Anies, terutama soal anggaran yang tidak transparan.

Sejumlah fraksi di DPRD DKI tidak menunjukkan dukungannya terhadap rencana interpelasi tersebut.

Di antaranya adalah Fraksi PDI Perjuangan dan PKS.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, evaluasi penanganan banjir sebaiknya dilakukan melalui rapat kerja, bukan dengan interpelasi.

"Dalam konteks ini saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)," kata Gembong saat dihubungi melalui telepon, Kamis (25/2/2021).

Sedangkan Fraksi PKS, yang mengusung Anies di Pilgub 2017 lalu, menganggap rencana interpelasi ini sebagai pencitraan belaka.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin menilai rencana interpelasi ini dilontarkan oleh Fraksi PKS agar tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies.

Arifin yakin rencana tersebut tidak akan mendapat dukungan dari fraksi-fraksi yang lain.

"Biasa lah itu bagian dari pencitraan. Paling juga teman-teman (fraksi) yang lain pasti tidak akan merespons, tidak akan menanggapi," ujar Arifin ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Apa itu interpelasi?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), interpelasi adalah permintaan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah di bidang tertentu.

UU No. 22 tahun 2003 menjelaskan interpelasi sebagai hak (legislatif) untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak interpelasi tidak bisa dilakukan oleh satu fraksi saja, melainkan harus diikuti oleh lebih dari satu partai dan beranggotakan 15 anggota DPRD.

PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD DKI Jakarta dan membutuhkan tujuh anggota DPRD dari fraksi yang berbeda untuk memuluskan pemanggilan Anies melalui interpelasi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengatakan, Pemprov DKI Memiliki anggaran yang besar itu seharusnya bukan hanya untuk memberikan bantuan sosial kepada warga korban banjir.

"Dengan besaran anggaran tersebut jelas, bahwa sebenarnya bapak gubernur memiliki kemampuan finansial yang luas untuk mewujudkan program pencegahan banjir," ujarnya.

Baca juga: Jurus Gubernur Anies Lantik Yusmada Faizal untuk Atasi Banjir Jakarta, Orang yang Disebut Ahok Top

Selama dipimpin Anies, Justin menyebut, program penanganan banjir Pemprov DKI seolah jalan di tempat.

Normalisasi warisan Jokowi-Ahok pun mendadak mandek di masa kepemimpinan Anies.

Program naturalisasi yang jadi andalan Anies semasa kampanye dulu pun tak jelas realisasinya.

Belum lagi program 1,8 juta sumur resapan yang masih jauh dari target.

"Sampai dengan saat ini bapak Gubernur Anies sudah menjabat kurang lebih sekitar 3,5 tahun, tapi program-program pencegahan banjir seperti tidak ada kemajuan," ujarnya.

Akibat ketidakseriusan Anies mengurus banjir, masyarakat kini yang harus merasakan getahnya.

Terbukti dengan adanya 113 RW yang terendam banjir pada Sabtu (25/2/2021) lalu.

Ribuan warga Jakarta pun terpaksa mengungsi imbas banjir tersebut.

Bahkan, ada lima orang warga yang tewas akibat banjir.

"Pemprov DKI terkesan abai dalam mencegah banjir. Akibatnya, rakyat yang menderita," tuturnya.

"Kami khawatir akan jadi preseden buruk untuk periode pemerintahan berikutnya," tambahnya menjelaskan.

Ia menilai Anies tak serius menangani banjir di ibu kota, sehingga Fraksi PSI menggulirkan interpelasi untuk meminta penjelasan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait masalah tersebut.

"Interpelasi ini akan kami gulirkan demi kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sambung dia.

Untuk menggulirkan interpelasi, PSI masih membutuhkan dukungan dari fraksi lain di DPRD DKI.

Pasalnya, untuk menggulirkan hak interpelasi dibutuhkan dukungan setidaknya 15 anggota DPRD.

"Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini masih sangat tidak maksimal. Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD," tuturnya.

"Kami menagih penjelasan yang gamblang dari gubernur," tambahnya menjelaskan. (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Saat Rencana PSI Interpelasi Anies soal Banjir Disambut Gelak Tawa Pimpinan DPRD DKI"