Jhoni Allen Sindir Ketum Demokrat AHY Sudah di Puncak Gunung, Tapi yang Turun Malah SBY

TRIBUNJAKARTA.COM - Jhoni Allen berbicara rekayasa Kongres Demokrat yang dilakukan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Ia menilai rekayasa Kongres Demokrat dilakukan SBY mulai Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali hingga Kongres V di Senayan pada 15 Maret 2020.

Hal itulah yang membuat putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"AHY berada di puncak gunuhng tapi tidak pernah mendaki, AHY selaku ketua umum tidak tahu cara turun gunung, sehingga bapaknya SBY menjadi turun gunung. Inilah krisis kepemimpinan," kata Jhoni Allen dari video yang tersebar di media sosial melalui akun Sidoel Jak, Senin (1/3/2021).

Jhoni Allen merupakan satu diantara tujuh kader yang dipecat Partai Demokrat.

Jhoni yang pun menegaskan kudeta Partai Demokrat pertama kali dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia menceritakan saat Anas Urbaningrum terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat secara demokratis dalam kongres di Bandung tahun 2010.

"Dalam perjalanannya anas urbaningrung tersangdung masalah hukum namun belum status tersangka," jelas Jhoni Allen.

Lalu, kata Jhoni, SBY selaku ketua dewan pembina Partai Demokrat dan Presiden RI mengambil kekuasaan ketua umum Anas Urbaningrum.

Caranya, Jhoni mengatakan SBY membentuk presidium dimana ketuanya SBY menjadi ketuanya dan Anas Urbaningrum sebagai wakilnya.

"Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi menjalankan roda Partai Demokrat sebagai ketua umum. Inilah kudeta yang pernah terjadi di Partai Demokrat setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka," kata Jhoni.

Kongres V Demokrat pada 15 Maret 2020, Jhoni Allen menyebut SBY juga merekayasa sehingga putra bungsunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"SBY merekayasa tata cara kongres tidak sesuai sebagaimana mestinya, pembahasan dan penetapan tata tertib acara tidak dilakukan," kata Jhoni.

Dimana, tutur Jhoni, salah satunya membahas syarat tata cara pemilihan ketua umum.

Kemudian, tidak ada laporan pertanggungjawaban SBY sebagai Ketua Umum Demokrat.

Jhoni menuturkan saat itu para peserta yang tidak punya hak suara diusir keluar arena kongres setelah pidato SBY.

"Semestinya peserta kongres memiliki hak berbicara," katanya.

SBY, tuturnya, juga mendesain ketua-ketua DPD se-Indonesia untuk mendeklarasikan AHY sebagai ketua umum Demokrat dengan rekayasa aklamasi.

SBY Turun Gunung Seret Nama Moeldoko

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membenarkan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

Surat itu dikirim akibat ada dugaan pelibatan pejabat tinggi pemerintahan yang dekat dengannya mendukung Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD).

"Meskipun Partai Demokrat memiliki keyakinan, setidaknya harapan, bahwa isu keterlibatan pemimpin dan pejabat pemerintahan itu tidak terjadi, dan hal itu boleh jadi hanya merupakan fitnah atau pembusukan politik, secara moral Partai Demokrat memang perlu mengirimkan surat tersebut," ujar SBY, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021).

Dalam video itu, SBY juga menyinggung nama Kepala Staf Presiden Moeldoko. Moeldoko adalah pejabat yang diduga terlibat dalam isu kudeta partai berlambang mercy itu.

SBY meyakini apa yang dilakukan Moeldoko terkait kudeta itu dilakukan tanpa sepengetahuan Presiden Jokowi.

"Secara pribadi, apa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi miliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," jelasnya.

"Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Moeldoko tersebut sangat mengganggu, merugikan nama baik beliau (Jokowi)," imbuhnya.

Tak hanya itu, SBY juga meyakini nama Menkopolhukam Mahfud MD, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo hingga Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan dicatut namanya dalam hal ini.

"Saya juga punya keyakinan bahwa nama Menkopolhukam Prof Mahfud, dan Menkumham Yasonna Laoly juga dicatut namanya. Demikian juga nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kabin Jenderal Budi Gunawan, yang juga disebut-sebut namanya," kata SBY.

"Partai Demokrat tetap percaya, bahwa para pejabat tersebut memiliki integritas, betul-betul tidak tahu menahu, dan tidak masuk di akal jika ingin mengganggu Partai Demokrat," pungkasnya.

Baca juga: Siap-siap Jelang Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK 2021, Jalur Cumlaude Miliki Sejumlah Keuntungan

Baca juga: Dijanjikan Uang Rp200 Ribu, 2 Remaja di Jakarta Pusat Nekat Edarkan Sabu: Pelaku Masih Kelas 3 SMP

Baca juga: Cara Dapatkan Token Listrik Gratis Program Stimulus PLN, Siapkan Nomor ID Pelanggan lalu Whatsapp

Respon Moeldoko

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko heran polemik ditubuh partai Demokrat termasuk isu kudeta yang menyeret namanya belum juga rampung.

Hal itu dikatakan Moeldoko merespon pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut kudeta partai Demokrat menyeret nama Moeldoko tanpa sepengetahuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang belum selesai di Demokrat? Saya pikir sudah selesai. Kan saya enggak ngikutin ya," kata Moeldoko di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (25/2/2021).

Moeldoko mengatakan selama ini ia tidak mengikuti perkembangan partai Demokrat.

Selain mengurus pekerjaan di KSP, ia harus mempersiapkan rencana pernikahan putrinya.

"Sehingga dalam 3 minggu terakhir ini saya sibuk mengurusi itu ya. 3-4 minggu terakhir ini. Sehingga saya ga ngerti tuh perkembangan internal seperti itu, saya pikir sudah selesai," katanya.

Moeldoko memperingatkan pihak-pihak yang menudingnya merencanakan kudeta partai Demokrat, agar tidak terus menekannya.

"Jadi janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan dan saya ingin mengingatkan semuanya ya," katanya.

Menurut Moeldoko apabila terus ditekan ia bisa mengambil sejumlah tindakan untuk meresponnya.

Karena ia sama sekali tidak tahu menahu isu kudeta tersebut.

"Jadi saya berharap jangan menekan saya seperti tadi saya katakan, saya tidak tahu situasi itu, saya pesan seperti itu saja karena saya punya hak seperti apa yang saya yakini. Itu saja makasih," pungkasnya.(TribunJakarta.com/Tribunnews.com)