Breaking News:

Konflik Demokrat Moeldoko dan AHY Kian Panas, Loyalis Anas Sindir Tren Playing Victim untuk 2024

Konflik Partai Demokrat anatara Moeldoko dan AHY kian panas. Loyalis Anas Urbaningrum menyindir soal playing victim untuk Pemilu 2024.

Editor: Elga H Putra
TRIBUNNEWS/RIZKI SANDI SAPUTRA
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di depan Gedung DPP Partai Demokrat, Senin (8/3/2021). Konflik Partai Demokrat antara Moeldoko dan AHY kian panas. Loyalis Anas Urbaningrum pun menyindir soal playing victim untuk Pemilu 2024. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Konflik Partai Demokrat antara Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kian panas. Loyalis Anas Urbaningrum menyindir soal playing victim untuk Pemilu 2024.

Kian hari, konflik Partai Demokrat makin memanas.

Terlebih usai ditunjuknya Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Deliserdang, Sumatera Utara.

Hal itu membuat kubu AHY berang. Mereka pun siap sampai tumpah darah penghabisan mempertahankan kepengurusan yang sah.

Dengan tegas putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu mencap KLB Deliserdang ilegal dan tak sah.

Baca juga: Tegaskan Setia kepada AHY, Ketua DPD Demokrat Banten: Santet Banten akan Dikirim untuk KSP Moeldoko

Tak hanya itu, SBY juga mengutuk keras adanya KLB Deliserdang yang melengserkan AHY dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat.

SBY kian berang lantaran orang yang mengkudeta jabatan anaknya adalah orang yang pernah dipercayainya.

Di masa SBY menjabat presiden, Moeldoko memang pernah dikasih jabatan penting oleh SBY.

Kala itu Moeldoko masih berdinas sebagai prajurit TNI.

Moeldoko pun memegang jabatan tertinggi di TNI yakni sebagai Panglima TNI.

Baca juga: Ratusan Kader Kawal AHY Geruduk Kantor Menkumham, Begini Suasana Terkini DPP Demokrat di Menteng

Baca juga: Partai Demokrat Digoyang Konflik, Ruhut Sitompul Beri Peringatan: Jangan Saling Tembak Nanti Stres

Baca juga: Ratusan Kader Demokrat Penuhi Jalan Proklamasi Menteng, Bersiap Konvoi Kawal AHY Menuju Kemenkumham

Sindiran Playing Victim

Konflik panas yang melanda Partai Demokrat turut mendapat perhatian dari para mantan kader.

Termasuk dari loyalis Anas Urbaningrum yang pernah menjadi kader Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika.

Baca juga: Sambangi KPU RI Setelah dari Kemenkumham, AHY dan Kader Demokrat Serahkan Dokumen Penting

Pasek memantau kondisi Partai Demokrat dan menyampaikan pandangannya melalui akun twitternya @G_paseksuardika

Meski dalam postingannya kali ini tak menuliskan nama Partai Demokrat, sangat kentara bahwa Pasek menuliskan statusnya untuk menyindir kasus yang terjadi di mantan partainya.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama pendukungnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2021) siang.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama pendukungnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2021) siang. (TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT)

Pasek menuliskan bahwa playing victim tengah jadi tren untuk menaikan elektabilitas menuju tahun 2024.

Tahun itu adalah tahu politik di mana berlangsungnya Pilpres.

"Ada analisa yg menarik, bahwa kisah booming yang lagi trend ini adalah kisah film Playing Victim untuk menaikkan elektabilitas menuju 2024.

Beda kisah tapi ikuti jejak pendahulunya.

Kalau itu benar, maka semuanya kena Prank.

Entah sinetron atau nyata kita lihat nanti Wajah dengan air mata bahagiaWajah menyeringai," tulisnya dikutip TribunJakarta.com, Senin (8/3/2021).

Di statusnya itu, Pasek juga menutupnya dengan hastag #DahGituAja.

Kubu AHY Geruduk Kemenkumham

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Kemenkumham ) di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (8/3/2021).

Kedatangan AHY adalah untuk meminta Kemenkumham menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang, yang dilaksanakan pada hari Jumat (5/3/2021) lalu.

AHY datang ke Kemenkumham menggunakan sebuah bus dengan logo Partai Demokrat.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama pendukungnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2021) siang.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bersama pendukungnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3/2021) siang. (TRIBUNJAKARTA.COM/MUHAMMAD RIZKI HIDAYAT)

Ia didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, serta 34 ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat se-Indonesia.

Untuk melengkapi laporannya, AHY beserta rombongan turut membawa bukti berupa berkas lengkap dan otentik yang menunjukkan penyelenggaraan KLB tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Sebelum menuju Kemenkumham, AHY dan rombongan terlebih dulu berkumpul di Kantor DPP Partai Demokrat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Seruan Perlawanan

AHY lantas menyerukan perlawanan kepada kubu yang berusaha mengambil alih kekuasaan melalui KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kalau ada kejahatan, pelanggaran hukum yang dibiarkan di negeri kita, di pekarangan kita, dosa bagi kita kalau kita diam saja. Buruk bagi rakyat kalau kita tidak berani bersuara," tegasnya.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Demokrat merupakan partai politik yang berdaulat dan telah disahkan oleh negara dan pemerintah.

"Saya ingin meyakinkan bahwa kita berada dalam garis perjuangan yang benar. Cara-cara kita juga. Dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan selama ini juga atas dasar norma-norma hukum yang berlaku di partai kita," jelasnya.

Bukan Sekadar Konflik Internal

Selain itu, AHY mengungkapkan bahwa konflik Demokrat bukan hanya masalah internal partai, melainkan persoalan besar yang mengancam tatanan demokrasi di Tanah Air.

"Partai kita sedang menghadapi ujian dan tantangan, tetapi bukan sekadar menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, ada masalah yang lebih besar dan lebih serius di negeri ini yaitu matinya demokrasi," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY mengatakan, apabila partai politik bisa diperlakukan semena-mena bahkan diobrak-abrik dengan cara-cara yang tidak bermartabat serta jauh dari moral dan etika politik, hal itu tentu bisa membayangkan nasib dan masa depan demokrasi di negeri ini.

Padahal partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam hidup dan tegaknya demokrasi.

Oleh karena itu, lanjut AHY, perjuangan yang sedang dihadapi Partai Demokrat bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi partai, namun juga ingin meyakinkan bahwa demokrasi harus berjalan dengan baik sesuai dengan amanah reformasi 1998 dan cita-cita bangsa Indonesia.

"Karena kita tidak ingin bila ini dibiarkan begitu saja, bila kita hanya menerima situasi ini dengan biasa-biasa saja, maka jangan harapkan kemudian kebebasan di negeri ini bisa dijamin oleh negara. Kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk berpolitik, itu adalah hak kita semua, hak warga negara, hak partai politik," jelasnya.

"Kita adalah partai politik yang berdaulat, yang sah, yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah. Jadi jangan ragu para ketua DPD," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Partai Demokrat diguncang konflik internal dengan adanya Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Pada KLB Partai Demokrat itu memutuskan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner.

Sebagai pengganti mereka menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.

Kongres juga menetapkan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Sebagian artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul AHY Melawan, Datangi Kemenkumham Minta Hasil KLB Demokrat Kubu Moeldoko Ditolak

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved