Breaking News:

Dukung KPK Usut Tuntas Korupsi DP 0 Rupiah, PSI: Jadi Momen Pemberantasan Mafia Tanah di Jakarta

membongkar mafia tanah yang merajalela di DKI dan juga mengungkap sistem perencanaan anggaran di Jakarta yang rentan korupsi.

Tribunnews.com/Aqodir
Gedung KPK 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus korupsi pengadaan tanah Rumah DP 0 Rupiah di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pembangunan Sarana Jaya pada tahun 2019 yang disinyalir telah merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Menyikapi langkah KPK tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan dukungan dan harapan agar kasus korupsi ini dapat dibongkar sampai ke akarnya.

“PSI mendukung penuh upaya KPK mengusut tuntas praktek mafia tanah di DKI Jakarta. Kejadian ini harus jadi momentum membongkar permainan tanah di DKI Jakarta yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Kami harap siapapun yang terlibat harus diminta pertanggungjawabannya atas nama hukum,” kata Eneng Malianasari, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Soal Kemungkinan Tersangka Lain di Kasus Dugaan Korupsi Rumah Dp Nol, Begini Kata Wagub DKI

Baca juga: Gubernur Anies Baswesan Disebut Tak Tahu Anak Buahnya Beli Lahan Dp Nol Rp di Munjul

Eneng mencatat, dari 2019 hingga 2021 BUMD Pembangunan Sarana Jaya telah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 4,363 triliun.

Di dalamnya terdapat anggaran untuk pengadaan tanah Rp 3,3 triliun.

Rinciannya sebagai berikut, yakni PMD tahun 2019 sebesar Rp 2,25 triliun dan pengadaan tanah Rp 1,4 triliun, PMD tahun 2020 Rp 950 miliar dan pengadaan tanah Rp 900 miliar, serta PMD tahun 2021 Rp 1,163 triliun dan pengadaan tanah Rp 1 triliun.

“PSI berulang kali mempertanyakan anggaran pengadaan tanah di BUMD Sarana Jaya, termasuk saat membahas APBD 2021. Di rapat komisi, kami menyarankan Pemprov DKI membangun rumah susun di tanah-tanah yang telah dikuasai, tidak harus membeli tanah baru setiap tahunnya senilai ratusan miliar Rupiah,” kata Eneng.

Di dalam rapat Badan Anggaran pada 15 November 2020, PSI sempat mempertanyakan kenaikan anggaran PMD Sarana Jaya sebesar Rp 1 triliun untuk pengadaan tanah.

Baca juga: BREAKING NEWS KPK Telisik Dugaan Korupsi Rumah DP 0 Rupiah Pemprov DKI, Dirut BUMD Tersangka

Sementara itu, anggaran PMD untuk air bersih di BUMD PAM Jaya hanya naik Rp 150 miliar. Padahal, masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan layanan air bersih karena cakupan layanan saat ini hanya 63 persen.

Pada Rapat Paripurna pandangan umum fraksi tanggal 27 November 2020, PSI juga menyoroti kenapa anggaran program Rumah DP 0 Rupiah sudah menghabiskan triliunan Rupiah.

Halaman
12
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved