Korupsi Proyek Rumah DP 0 Rupiah
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Sudah Prediksi Program Rumah Dp Nol Bermasalah Sejak Awal
Pasalnya, program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini memang dinilai Gembong Warsono sudah bermasalah sejak awal.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku tak heran dengan munculnya kasus korupsi pengadaan lahan untuk program rumah Dp nol.
Pasalnya, program unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini memang dinilai Gembong Warsono sudah bermasalah sejak awal.
"Memang sejak awal Fraksi PDIP menyoroti program rumah dp nol rupiah ini program masalah. Masalah dalam arti sulit diimplementasikan," ucapnya, Kamis (11/3/2021).
Politisi PDIP ini menjelaskan, program ini sangat sulit direalisasikan lantaran bukan masuk dalam kategori kebijakan tunggal.
Sinkronisasi dengan kebijakan di dunia perbankan pun harus dilakukan demi memenuhi mimpi Anies membuat hunian Dp nol.
"Artinya, program ini bisa terimplementasikan apabila sudah tersinkronisasi dengan beberapa aturan yang berkaitan dengan perkreditan," ujarnya saat dikonfirmasi.
Kemudian, program hunian murah meriah ini juga sulit terealisasikan melihat harga tanah di DKI Jakarta yang kian hari kian melambung.
Terlebih, Anies sempat menjanjikan bakal membuat rumah tapak dengan sistem pembayaran tanpa uang muka.
Gembong turut mengkritik persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat untuk mendapatkan hunian Dp nol ini.
Pasalnya, minimal gaji yang harus dipenuhi untuk memiliki hunian murah meriah ini ialah Rp 7 juta.
"Program Dp nol rupiah kan seharusnya diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.
"Kalau begini pertanyaannya, ini program untuk siapa? Kan enggak sesuai dengan yang direncanakan sejak awal," tambahnya menjelaskan.
Terkait masalah hukum yang menjerat Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan, Gembong mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.
"Ya karena ini sudah masuk ranah hukum, ya kami serahkan pada proses hukum saja," kata dia.
Menurutnya, kasus korupsi pengadaan ini bisa muncul akibat lemahnya pengawasan dari Pemprov DKI.
"Pengawasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI. Karena ini kan (BUMD) ciptaan dari eksekutif dalam arti Pemprov DKI," tuturnya.
Baca juga: Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Ungkap Dana Bansos Malah Buat Bayar Cicilan Kendaraan
Baca juga: Puluhan Tahun Jadi Penyidik PPA, Aiptu Veronica Tak Bisa Lupakan Kasus Memilukan di Cilincing
Baca juga: Korban Kecelakaan Bus di Sumedang Sempat Video Call Keluarga, Sampaikan Permintaan Terakhir
Anies Baswedan Disebut Tak Tahu Anak Buahnya Beli Lahan Dp Nol Rp di Munjul
Kasus korupsi pengadaan lahan di kawasan Munjul, Jakarta Timur menyeret nama Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
Lahan itu disebut-sebut bakal dimanfaatkan untuk proyek unggulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yaitu rumah Dp nol rupiah.
Meski demikian, ternyata Anies Baswedan disebut tak mengetahui soal pembelian lahan yang dilakukan anak buahnya ini.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota.
Ia menyebut, Anies tak mengetahui soal pembelian lahan ini lantaran tak mengurusi masalah teknis semacam ini.
"Kami, pak gubernur, saya dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya. Kami ini membuat kebijakan secara umum," ucapnya, Rabu (10/3/2021).
Politisi Gerindra ini berkilah, masalah teknis seperti pembelian lahan ini sepenuhnya merupakan urusan dari masing-masing jajarannya atau dalam hal ini PD Pembangunan Sarana Jaya.
"Secara teknis ini dinas terkait ya, kami meminta Dinas Perumahan dan Sarana Jaya untuk menyiapkan Dp nol, masing-masing bekerja. Jadi kami tidak masuk wilayah teknis," ujarnya.
"Nggak mungkin gubernur dan wagub ngurusin yang teknis, yang besar saja, kebijakan besar saja menyita waktu. Apalagi masuk wilayah teknis, itu tugas dinas, tugas sudin," tambahnya menjelaskan.
Ariza pun memastikan, kasus yang menjerat anak buahnya ini tak akan mengganggu program rumah Dp nol.
Pemprov DKI pun memastikan program rumah Dp nol di Pondok Kelapa dan Cilangkap tetap dilanjutkan.
"Terkait kasus ini tidak mengganggu program Pemprov atau program di Sarana Jaya, karena di Saran itu tidak pak Yoory sendiri. Ada direktur yang lain, ada manager dan jajarannya," tuturnya.
