Data Belum Siap, Komisi B Tunda Pertemuan dengan Sarana Jaya Bahas Kasus Korupsi 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Komisi B DPRD DKI Jakarta menunda pertemuannya dengan PD Pembangunan Sarana Jaya terkait kasus korupsi pembelian lahan yang menjerat sang Direktur Utama, Yoory C Pinontoan.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, perwakilan dari Sarana Jaya sebetulnya sudah hadir dalam pertemuan yang digelar siang tadi.

Namun, pertemuan itu terpaksa ditunda lantaran pihak Sarana Jaya tidak siap dengan data yang diinginkan Komisi B.

"Kami sudah mengajukan pertanyaan terkait dengan isu yang marah di media dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kami melihat bahwa belum ada kesiapan dari sisi Sarana Jaya untuk menjawab itu semua dan kami putuskan menunda rapat ini," ucapnya, Senin (15/3/2021).

Politisi PKS ini menyebut, data-data tersebut sangat penting agar para anggota dewan bisa mengetahui dengan pasti masalah yang terjadi.

"Untuk mendapatkan data-data yang akurat, kami tidak ingin berangkat dari asumsi-asumsi. Kami juga tidak ingin berangkat dari prasangka-prasangka," ujarnya.

Baca juga: Bagikan Penampilan Terbaru Anton Medan Sebelum Meninggal, Pablo Benua: Ayahanda Tercinta

Baca juga: Soal Korupsi Pembelian Tanah Rumah DP 0 Rupiah, Ketua DPRD: Anies Paling Bertanggungjawab

Baca juga: Namanya Disebut Terlibat Kasus Korupsi Rumah Dp 0 Rupiah, Ketua DPRD Singgung Anies: Dia Tahu Kok

Untuk itu, Abdul Aziz menyebut, pihaknya memberi tenggat waktu dua minggu kepada pihak Sarana Jaya untuk melengkapi data-data yang diinginakan tersebut.

"Kami ingin tahu dengan detail dengan data yang akurat dan juga agar masalah-masah seperti ini tidak terjadi lagi ke depan, ini harus kita antisipasi," kata dia.

Ketua DPRD Sebut Anies Paling Bertanggungjawab

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut Gubernur Anies Baswedan menjadi pihak paling bertanggungjawab terkait kasus korupsi pembelian lahan yang menjerat Dirut Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Pasalnya, program rumah Dp 0 Rupiah itu dirancang oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Bahkan, Anies juga menerbitkan aturan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan program unggulannya semasa kampanye dulu.

"Ya gubernur (paling bertanggungjawab), dia tahu ko (soal pembelian lahan. Pengesahan itu ada ditangannya BUMD dan eksekutif," ucapnya, Senin (15/3/2021).

"Kemudian dibuatlah Pergubnya, poin ini poin itu sampai perencanaan, itu ada Pergubnya," tambahnya menjelaskan.