Breaking News:

Batas Gaji Pemilik Rumah DP Rp 0 Naik, Wagub DKI Ungkap Alasannya: Agar Bisa Diakses Lebih Banyak

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap alasan pihaknya menaikan batas atas gaji pemilik rumah DP 0 Rupiah menjadi Rp 14,8 juta.

TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap alasan pihaknya menaikan batas atas gaji pemilik rumah DP 0 Rupiah menjadi Rp 14,8 juta. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap alasan pihaknya menaikan batas atas gaji pemilik rumah DP 0 Rupiah menjadi Rp 14,8 juta.

Menurutnya, kebijakan ini diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar program hunian murah meriah ini bisa dicakup oleh lebih banyak warga.

Dengan menaikan batas gaji ini, maka warga berpenghasilan tinggi dengan pendapatan bersih hingga dua digit kini bisa mendapatkan hunian murah meriah.

"Prinsipnya dibuat agar bisa diakses masyarakat lebih banyak," ucapnya sata ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Politisi Gerindra ini pun menampik kabar yang menyebut, kebijakan menaikan batas atas gaji ini diterapkan lantaran sepinya peminat rumah DP 0 Rupiah.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota, Selasa (23/2/2021). Ariza menegur panitia Vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Balai Kota, Selasa (23/2/2021). Ariza menegur panitia Vaksinasi Covid-19 di Pasar Tanah Abang (TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci)

Untuk diketahui, saat ini Pemprov DKI telah menyediakan 882 unit hunian Dp 0 rupiah bagi warga ibu kota.

Dari jumlah tersebut, baru 681 unit hunian Dp 0 rupiah yang sudah laku terjual.

Baca juga: Pesan Khusus Inul Daratista pada Nadya Arifta soal Asmara Kaesang Pangarep dan Felicia Tissue

Baca juga: Model Monica Indah Jadi Korban Filler Payudara, Ternyata Cara Tersebut Dilarang bagi Kesehatan

Baca juga: 5 Ramuan Tradisional untuk Hilangkan Uban di Kepala, Dijamin Bikin Kamu Terlihat Lebih Muda

Ariza berdalih, kebijakan ini telah disesuai dengan regulasi dari pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Itu mengikuti kebijakan dari peraturan pemerintah, ada keputusannya Kementerian PUPR, ada peraturan Menteri PUPR," ujarnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved