Batas Gaji Beli Rumah Dp Rp 0 Jadi Rp 14 Juta, Anggota DPRD DKI Kenneth Tagih Janji Kampanye Anies

perubahan batasan atas upah penerima manfaat hunian DP 0 Rupiah, yang ditingkatkan menjadi Rp14,8 juta dari sebelumnya Rp7 juta

Editor: Wahyu Aji
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan perubahan batasan atas upah penerima manfaat hunian DP 0 Rupiah, yang ditingkatkan menjadi Rp14,8 juta dari sebelumnya Rp7 juta, karena terkait dengan kondisi di ibukota.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth mengatakan, program Rumah DP 0 Rupiah Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan hanya isapan omong kosong belaka.

Pasalnya, ada perubahan syarat bagi warga yang ingin membelinya.

"Program Rumah DP 0 Rupiah kan program andalan Anies saat kampanye dulu, tapi sekarang apa nyatanya? hanya orang yang berpenghasilan gaji Rp14 juta baru bisa menikmati hunian tersebut. Janji kampanyenya hanya menjadi isapan jempol belaka," ketus Kenneth dalam keterangannya, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Utak-atik Aturan Rumah DP 0 Rupiah hingga Terancam Dipanggil KPK, Anies Ogah Beri Penjelasan

Menurut pria yang kerap disapa Kent itu, sudah lebih dari tiga tahun Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, namun realisasi program andalannya tersebut jauh dari target yang ditetapkan.

Dulu diketahui, sebagaimana dikutip dari situs resmi Anies-Sandi saat kampanye jakartamajubersama.com, Rumah DP 0 Rupiah ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kini program tersebut tidak berpihak kepada masyarakat tidak mampu yang berpenghasilan menengah ke bawah, tapi hanya untuk orang mampu yang berpenghasilan ke atas. Jadi janji-janji Pak Anies pada saat kampanye dulu hanya untuk membuat senang warganya dan hanya sebagai rangsangan masyarakat tidak mampu untuk memilih dia, dan pada akhirnya kecewa," tegas Kepala Baguna (Badan Penanggulangan Bencana) DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta itu.

Pada saat pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berkampanye pada 2017 lalu dengan mengeluarkan program andalannya yaitu Rumah DP 0 Rupiah, Kent menilai, dirinya sejak awal sudah menduga jika program tersebut tidak benar dan ngawur, karena tidak melalui perencanaan yang matang.

Baca juga: Target Pembangunan Rumah DP 0 Rupiah Dipangkas hingga 95,5 Persen, Ini Alasan Pemprov DKI

"Saya menilai program tersebut hanya lah janji politik belaka, hanya untuk membuat warga berpenghasilan rendah terbuai untuk memilih Anies dengan harapan bisa memiliki sebuah rumah di Jakarta. Tapi nyatanya sekarang program tersebut hanya berpihak kepada warga yang punya penghasilan belasan juta," ujar Kent.

Kent pun sangat menyayangkan bungkamnya orang nomor satu di Jakarta saat ditanyakan oleh sejumlah wartawan mengenai alasannya menaikan batas atas gaji pembeli rumah DP 0 rupiah jadi Rp 14,8 juta dari Rp 7 juta.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkap, alasan Gubernur Anies menaikan batas atas gaji pemilik rumah DP 0 rupiah menjadi Rp 14,8 juta.

Keputusan ini disebutnya diambil karena ada hubungannya dengan peminat.

Menurut Riza, dengan menaikan batas gaji pembeli rumah susun itu, maka jumlah peminat akan bertambah.

Masyarakat yang berpenghasilan 14,8 juta akan bisa membelinya jika berminat.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved