Utak-atik Aturan Rumah DP 0 Rupiah hingga Terancam Dipanggil KPK, Anies Ogah Beri Penjelasan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Program rumah DP 0 Rupiah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang menjadi sorotan publik.

Pasalnya, Anies diketahui mengutak-atik aturan hingga masyarakat berpenghasilan tinggi kini bisa memiliki rumah DP 0 Rupiah.

Batas atas gaji pemilik rumah DP 0 Rupiah yang semula Rp 7 juta dinaikan Anies menjadi Rp 14,8 juta.

Dengan batas atas gaji pemilik rumah DP 0 Rupiah Rp 14,8 juta, maka warga berpenghasilan dua digit kini boleh memilikinya .

Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan semangat kampanye Anies yang berjanji bakal menyediakan hunian murah meriah bagi warga berpenghasilan rendah.

Baca juga: Dukung Rizieq Shihab Dihadirkan di Pengadilan, IPW Peringatkan Polri Soal Pengamanan

Kemudian, Anies juga memangkas target realisasi rumah DP 0 Rupiah dari 232 ribu menjadi hanya 10 ribu unit.

Pemangkasan ini tertuang dalam draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022 yang diajukan ke DPRD DKI.

Belum lagi kasus korupsi pembelian lahan rumah DP 0 Rupiah di kawasan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur yang turut menyeret nama Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

Bahkan, banyak kalangan yang meminta KPK turut memeriksa Anies terkait kasus korupsi itu.

Baca juga: John Kei Minta Belati Warisan Leluhurnya Dikembalikan, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

Baca juga: Kabel Semrawut dan Menjuntai di Ciputat Timur Bikin Warga Kesal: Enggak Enak Dilihatnya

Baca juga: Pemprov DKI Ogah Pakai Hak Diskresi Meski Rencana Jual Saham Perusahan Bir Ditolak Ketua DPRD