Terungkap, Sejak 2019 Sarana Jaya Kelola APBD DKI Rp 3,3 Triliun, Mayoritas Buat Beli Lahan

PD Pembangunan Sarana Jaya diam-diam membeli tanah seluas 70 hektar selama kurun waktu dua tahun terakhir.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat ditemui di gedung DPRD DKI, Senin (15/3/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - PD Pembangunan Sarana Jaya diam-diam membeli tanah seluas 70 hektar selama kurun waktu dua tahun terakhir.

Hal ini baru terungkap saat pertemuan antara Sarana Jaya dengan Komisi B DPRD DKI pada Senin (15/3/2021) kemarin.

Namun, kecurigaan muncul lantaran Sarana Jaya tak bisa menjelaskan letak dan peruntukan lahan puluhan hektar yang dibelinya.

Baca juga: KPK Diminta Periksa Anies & Ketua DPRD DKI, Supaya Tak Disebut Nol Besar Soal Korupsi Rumah Dp Rp 0

Pelaksana tugas (Plt) Dirut Sarana Jaya Indra Sukmono Arharrys yang hadir kala itu tak bisa menjawab cecaran para anggota dewan soal lahan 70 hektar ini.

Rapat ini pun akhirnya ditunda selama dua minggu untuk memberi kesempatan kepada Sarana Jaya mencari tahu terkait tanah puluhan hektar yang telah dibeli itu.

Terkait hal ini, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut, pemerintah berpotensi mengalami kerugian hingga Rp 1 triliun.

Baca juga: Soal Kemungkinan Tersangka Lain di Kasus Dugaan Korupsi Rumah Dp Nol, Begini Kata Wagub DKI

Pasalnya, selama dua tahun terakhir Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran Rp 3,3 triliun untuk Sarana Jaya.

"Sejak 2019 sudah Rp 3,3 triliun digelontorkan dari APBD untuk PD Sarana Jaya. Sejauh ini, paling banyak digunakan untuk pembebasan lahan," ucapnya, Jumat (19/3/2021).

Politisi PDIP ini menyebut, pembebasan lahan dilakukan untuk memuluskan program rumah DP 0 Rupiah milik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Perusahaan berpelat merah itu memang ditunjuk Anies sebagai pelaksana proyek rumah DP 0 Rupiah.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2019 yang berisi tentang penugasan sejumlah BUMD untuk memenuhi janji Anies saat kampanye dulu.

"Di dalam pergub itu dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas itu, Gubernur Anies Baswedan akan memberikan pendanaan berupa penyertaan modal daerah, subsidi, pemberian pinjaman, atau pendanaan lainnya yang sah," ujarnya.

Laporan terkait progres penugasan yang diberikan Anies itu pun wajib dilaporkan secara periodik per tiga bulan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved