Rizieq Shihab Diam Saat Ditanya Eksepsi, Sidang Perkara RS UMMI Bogor Berlanjut ke Pemeriksaan Saksi

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjadwalkan sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana kekarantinaan kesehatan Rizieq Shihab pada Jumat (26/3/2021).

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Alex Adam Faisal mengatakan sidang tersebut adalah perkara tes swab Covid-19 Rizieq di RS UMMI Bogor yang diduga ditutupi atau dipalsukan.

Sidang dengan nomor perkara 224 untuk terdakwa Muhammad Hanif Alatas dan nomor 225 untuk terdakwa Rizieq Shihab itu dijadwalkan pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Untuk (Ketua) Majelis (Hakim perkara tes swab RS UMMI Bogor) Pak Khadwanto langsung pemeriksaan saksi, menurut jadwal dia langsung saksi, jadwalnya Jumat (26/3/2021)," kata Alex saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Selasa (23/3/2021).

Penetapan agenda pemeriksaan saksi dari JPU karena pada sidang pembacaan dakwaan Jumat (19/3/2021) baik Rizieq, Hanif, dan tim kuasa hukumnya tidak menyatakan mengajukan eksepsi atau keberatan.

Saat ditanya Majelis Hakim tanggapan atas dakwaan JPU, Rizieq dan Hanif yang menolak mengikuti sidang secara virtual dari Rutan Bareskrim Polri tempatnya kini ditahan mereka hanya diam.

Sikap ini serupa saat Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa yang mengadili perkara nomor 221, 222, dan 226 menanyakan apa bakal mengajukan eksepsi setelah mendengar dakwaan JPU.

Baca juga: Kembali Minta Sidang Digelar Offline, Rizieq Shihab Janji Imbau Simpatisannya Patuhi Prokes

Baca juga: Ngaku Ayahnya Polisi, Pendukung Rizieq Shihab Nangis Saling Dorong dengan Polwan: Gue Bukan Binatang

Perkara nomor 221, dan 222 merupakan kasus kerumunan warga di Petamburan, Jakarta Pusat, sementara 226 kerumunan warga di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung, Bogor.

"Hanya kalau perkara nomor 221, 222, dan 226 walaupun Habib Rizieq (dan 5 terdakwa lain) diam (tidak menyatakan mengajukan eksepsi) tapi tetap diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan eksepsi," ujarnya.