Ada Potensi Kerugian Keuangan Jika Bulog Tak Bisa Maksimalkan Serapan

TRIBUNJAKARTA.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membeberkan sejumlah hal soal kinerja Perum Bulog dibawah kepemimpinan Budi Waseso.

Bulog dinilai gagal dalam melakukan tugasnya menyerap gabah dari petani dan menyalurkan beras.

Kurangnya kemampuan Bulog dalam menyerap gabah di tingkat petani, sangat mempengaruhi kesejahteraan para petani lokal.

Sementara, ketidakmampuan untuk menyalurkan cadangan beras sudah tentu berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

"Kami serahkan ke hasil pemeriksaan BPK. Tapi memang semua BUMN kan memang harus diaudit," kata Daniel Johan anggota Komisi IV DPR RI, Kamis (25/3/2021).

Menurutnya, Dirut Bulog di hadapan Komisi IV juga telah mengakui akan adanya potensi kerugian keuangan negara tersebut. 

Dia menyebut, jika ada sebanyak 300 ribu ton beras yang gagal jual, kemudian harga per kilo sekitar Rp8.000, maka potensi kerugian sudah mencapai Rp2,4 triliun.

"Makanya jangan ulangi kesalahan yang sama. Itu bukan uang APBN, tapi utang bank dengan kredit komersial. Harus benar-benar dihitung dengan baik," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi IV, Dedi Mulyadi mengungkap sejumlah hal terkait sektor pangan dalam negeri.

Kegagalan Bulog menyerap gabah menjadikan para petani harus menjual hasilnya kepada para tengkulak.

"Sehingga ada titik waktu bagi para petani kecil yang memiliki kekosongan keuangan, karena menunggu hasil gabahnya menjadi beras dan laku di pasar," kata Dedi.

Selain itu, daya serap Bulog juga tergolong rendah.

Tak sampai di situ. Kerap kali harga beli Bulog juga lebih rendah dari tengkulak.

Misalnya, tengkulak membeli gabah dari petani Rp 4.200 per kilogram, sedangkan Bulog hanya Rp 3.800 per kilogram.