Pemerintah Larang Mudik Lebaran, Wagub Ariza: Jangan Mudik, Pandemi Covid-19 Belum Selesai

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengingatkan masyarakat untuk tidak mudik saat perayaan Lebaran 2021.

Pasalnya, pandemi Covid-19 yang melanda ibu kota sejak 2020 lalu belum juga selesai hingga kini.

"Sekalipun angkanya (penularan Covud-19) terus menurun, kegiatan nasional vaksinasi terus meningkat dan membaik, faktanya (oandemi Covid-19) belum selesai," ucap Riza Patria, Senin (29/3/2021).

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, angka penularan Covid-19 memang kerap naik usai masa libur panjang.

Seperti yang terjadi usai libur Natal dan Tahun Baru 2021 lalu, dimana angka penyebaran Covid-19 meroket hingga menembus angka 3.500 hingga 4.000 kasus per hari.

Upaya penanganan pandemi Covid-19 yang dijalankan pemerintah pun kini terancam menjadi sia-sia bila masyarakat tak mengindahkan larangan mudik ini.

"Jangan sampai kehadiran kita di kampung atau sebaliknya justru membawa virus, bukan membawa kebahagiaan, malah mrmbawa masalah," tutur Riza Patria.

Untuk itu, orang nomor dua di DKI ini pun menyarankan masyarakat untuk tetap berada di rumah saat Lebaran.

Baca juga: Bocah Terlindas Truk Saat Bikin Konten, Benyamin Davnie Cuma Imbau Orangtua Tak Lalai Awasi Anak

Baca juga: Ribuan Ikan Mati Mendadak di Kali Ancol, Bau Busuk Muncul dari Permukaan Air Keruh

Baca juga: Larangan Mudik 2021, Bandara Soekarno-Hatta Tetap Beroperasi Seperti Biasa

Terlebih di masa modern seperti saat ini, silaturahmi bisa tetap dijalani lewat sambungan telepon.

"Silaturahmi dengan orang tua, keluarga, sanak saudara, bisa dilakukan secara virtual, online melalui media sosial tanpa mengurangi arti dan makna," kata dia.

"Jadi mari kita dukung kegiatan ini karena memang pandemi belum selesai," tambahnya menjelaskan.

Dikutip dari Kompas.com, pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 yang berlaku bagi semua pihak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, Jumat (26/3/2021).

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, usai rapat.

Keputusan tersebut diambil mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Dengan demikian, kata dia, salah satu upaya pemerintah yang sedang dilakukan dalam penanganan Covid-19, yakni vaksinasi bisa berjalan maksimal.

Muhadjir mengatakan, larangan mudik tersebut akan berlaku mulai 6-17 Mei 2021.

Baca juga: Mendagri Harap Kolaborasi Kemendagri, Kemensos dan Forum Rektor Lahirkan Kebijakan Tepat Sasaran

Kemudian, sebelum dan sesudah waktu tersebut, masyarakat diimbau tidak pergi ke mana-mana.

"Larangan mudik akan mulai pada 6-17 Mei 2021. Sebelum dan sesudah waktu tersebut, diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan ke luar daerah, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," kata dia.

Selanjutnya, kata dia, aturan-aturan yang menunjang peniadaan mudik tersebut akan diatur oleh kementerian/lembaga terkait, termasuk Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

"Di dalamnya akan diatur mengenai langkah-langkah pengawasannya oleh TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan lain-lain," kata Muhadjir Effendy.

Baca juga: 2 Bulan Tak Tinggal Bareng Hotma Sitompul, Desiree Tarigan Terisak Belum Pernah Diminta Suami Pulang

Ia juga menegaskan bahwa meskipun cuti bersama Idul Fitri tetap ada, yakni satu hari, tetapi tidak boleh ada aktivitas mudik yang dilakukan.