Breaking News:

Ramadan 2021

Jelang Ramadan, Satpol PP DKI Antisipasi Serbuan Gelandangan dan Pengemis Musiman

Jelang bulan suci Ramadan, satpol PP antisipasi gelandangan hingga pengemis musiman mulai berdatangan ke DKI Jakarta.

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci
Kepala Satpol PP DKI Arifin saat ditemui di Balai Kota DKI, Jumat (20/11/2020) 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Jelang bulan suci Ramadan, gelandangan hingga pengemis musiman mulai berdatangan ke DKI Jakarta.

Hal ini diakui oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin terkait fenomena maraknya gelandangan dan pengemis saat bulan Ramadan.

Dari 900 gelandangan dan pengemis yang terjaring razia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sejak 24 Maret lalu, 20 persen diantaranya berasal dari luar Jakarta.

Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan KTP milik para gelandangan dan pengemis yang terjaring razia.

Baca juga: Ancam Tindakan Tegas, Polisi: Tidak Ada Celah Bagi Travel Gelap yang Nekat Bawa Pemudik

"Penjangkauan kami sudah lebih dari 900 orang yang kami jangkau di lima wilayah kota. Kami dapatkan 80 persen itu Jakarta KTP-nya dan 20 persen luar Jakarta," ucapnya, Senin (12/4/2021).

Para PMKS dari luar Jakarta yang terjaring razia pun diminta kembali pulang ke daerah asal setelah mendapat pembinaan dari Dinas Sosial (Dinsos) DKI.

Sebelum pulang, mereka diminta untuk membuat surat pernyataan bermaterai yang menegaskan bahwa mereka tak akan kembali ke ibu kota menjadi gelandangan atau pengemis.

Baca juga: DKI Jakarta Jadi Daerah dengan Vaksinasi Lansia Tertinggi, Jumlahnya Hampir Capai 500 Ribu Orang

"Mereka yang dari luar kota kami minta harus kembali ke daerahnya," ujarnya saat dikonfirmasi.

Bila mereka melanggar surat pernyataan tersebut, para PMKS dari luar Jakarta itu bakal kena sanksi berat bila kembali terjaring razia.

Sanksi yang diberikan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Pada Pasal 61 Perda tersebut dijelaskan bahwa PMKS yang kedapatan menggelandang dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 60 hari dan denda paling banyak Rp 20 juta.

Baca juga: Petugas Gabungan Operasi Keselamatan Jaya 2021 di Cawang, Kasatlantas Jaktim: Tak Ada Penilangan

"Saat ini kami masih memberikan pembinaan kepada PMKS yang terjaring razia, tapi kalau tertangkap lagi sanksinya denda atau pidana penjara," kata dia.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved