Gubernur Anies Kelebihan Bayar Robot Damkar Rp6,5 M, Wagub DKI: Nanti Dikembalikan

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelebihan bayar peralatan damkar senilai Rp6,5 miliar.

Ariza pun menegaskan komitmen Pemprov DKI mengembalikan kelebihan bayar tersebut.

"Tentu semuanya harus sesuai ketentuan dan peraturan. Kalau ada kelebihan bayar itu ketentuannya harus kembalikan ke kas negara," ucapnya, Kamis (15/4/2021).

Politisi Gerindra ini pun menyebut, jajarannya kini tengah mendalami temuan BPK DKI ini.

Pemeriksaan terhadap Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) pun terus dilakukan.

"Masih dicek kebenarannya terkait kelebihan bayar, nanti kami akan sampaikan persisnya," ujarnya di Balai Kota.

"Sudah Diminta dari pihak bagian keuangan inspektorat susah minta, nanti akan disampaikan," tambahnya menjelaskan.

Baca juga: Anies Baswedan Rombak Balai Kota Jakarta, Wagub Ariza: Itu Hal Biasa

Baca juga: Dalami Dugaan Korupsi di Dinas Damkar, Kejari Depok Banjir Dukungan Karangan Bunga

Baca juga: Hukum Ghibah atau Bergosip di Bulan Ramadan, Sahkah Puasanya? Simak Penjelasan Berikut

Hasil pemeriksaan ini, kata Ariza, nantinya bakal dijadikan bahan evaluasi bagi jajaran Pemprov DKI agar kejadian seperti ini tak terulang lagi.

"Kami akan cek apa yang menjadi penyebab, besarnya, kenapa dan gimana. Ada kekurangan dimana, itu yang paling penting supaya menjadi evaluasi kami ke depan agar tidak terjadi lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta menemukan kejanggalan pada laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2019 lalu.

Sebab, ada kelebihan pembayaran mencapai Rp6,5 miliar untuk pembelian alat pemadam kebakaran yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Adapun kejanggalan ini ditemukan pada pos anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk pembelian empat paket pengadaan barang yang nilainya melebihi harga pasar.

Pertama, pengadaan unit submersible yang harga riilnya Rp 9 miliar, namun nilai kontraknya Rp 9,7 miliar.

Artinya ada selisih pembayaran mencapai Rp 761 juta untuk paket pembelian ini.

Kemudian, pembelian quick response dengan nilai kontrak Rp39,6 miliar, padahal harga riilnya hanya Rp36,2 miliar.

Dengan demikian ada kelebihan bayar mencapai Rp3,4 miliar untuk paket pembelian ini.

Baca juga: Sejarah Berdirinya Masjid Jami Assalafiyah: Dibangun Tahun 1620 Setelah Pangeran Jayakarta Tiba

Selanjutnya, paket pembelian unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dengan selisih Rp844 juta.

Sebab, harga riil barang itu hanya Rp7 miliar, namun nilai kontraknya mencapai Rp7,8 miliar.

Terakhir ialah pengadaan unit pengurai material kebakaran dengan kelebihan bayar Rp1 miliar.

Rinciannya, harga riil barang Rp32 miliar, tapi nilai kontrak mencapai Rp33 miliar.

Politisi PSI August Hamonangan pun menyesalkan kelebihan bayar yang dilakukan Pemprov DKI.

Sebab, Gubernur Anies bisa menggunakan uang tersebut untuk membiayai ratusan hidran mandiri yang bisa ditempatkan di lokasi rawan kebakaran.

“Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini, selisih miliaran rupiah ini harusnya bisa membiayai hidran mandiri yang lebih bermanfaat untuk warga," ucapnya, Rabu (14/4/2021).

Anggota DPRD DKI Jakarta ini pun menilai Anies cs gagal menyusun prioritas anggaran lantaran lebih mengutamakan membeli robot pemadam kebakaran yang sulit digunakan untuk mengatasi kebakaran di ibu kota.

Dibandingkan membeli robot damkar, August menilai, Pemprov DKI seharusnya mengedepankan pengadaan hidran mandiri dan pelatihan SKKL atau sukarelawan pencegah kebakaran yang jauh lebih dibutuhkan.

Baca juga: Jakarta Pusat Diguyur Hujan Deras, Pohon Besar Tumbang Menimpa Kabel Listrik

"Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama, semakin cepat api dipadamkan, semakin minimal resiko dapat ditekan," ujarnya dalam keterangan tertulis.