Pemprov DKI Akui Kelebihan Bayar Beli Robot Damkar, Klaim 90 Persen Sudah Dikembalikan
Pemprov DKI Jakarta mengakui ada kelebihan bayar pengadaan robot pemadam kebakaran pada 2019 lalu yang nilainya mencapai Rp 6,5 miliar
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Pertama, pengadaan unit submersible yang harga riilnya Rp 9 miliar, namun nilai kontraknya Rp 9,7 miliar.
Artinya ada selisih pembayaran mencapai Rp 761 juta untuk paket pembelian ini.
Kemudian, pembelian quick response dengan nilai kontrak Rp39,6 miliar, padahal harga riilnya hanya Rp36,2 miliar.
Baca juga: Menpan RB Thahjo Kumolo Bela Petugas Damkar Depok yang Bongkar Dugaan Korupsi Atasannya
Baca juga: Kendaraan Berknalpot Bising di Tangerang Terjaring Razia, Tidak Boleh Pulang Sampai Ganti yang Asli
Baca juga: Jadwal Azan Magrib dan Buka Puasa Wilayah DKI Jakarta Hari Ketiga Ramadan Kamis 15 April 2021
Dengan demikian ada kelebihan bayar mencapai Rp3,4 miliar untuk paket pembelian ini.
Selanjutnya, paket pembelian unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dengan selisih Rp844 juta.
Sebab, harga riil barang itu hanya Rp7 miliar, namun nilai kontraknya mencapai Rp7,8 miliar.
Terakhir ialah pengadaan unit pengurai material kebakaran dengan kelebihan bayar Rp1 miliar.
Rinciannya, harga riil barang Rp32 miliar, tapi nilai kontrak mencapai Rp33 miliar.
Politisi PSI August Hamonangan pun menyesalkan kelebihan bayar yang dilakukan Pemprov DKI.
Sebab, Gubernur Anies bisa menggunakan uang tersebut untuk membiayai ratusan hidran mandiri yang bisa ditempatkan di lokasi rawan kebakaran.
“Pemprov DKI sangat ceroboh dan tidak transparan dalam mengelola uang rakyat. Tidak heran masih ditemukan anggaran janggal dan kemahalan seperti mobil pemadam ini, selisih miliaran rupiah ini harusnya bisa membiayai hidran mandiri yang lebih bermanfaat untuk warga," ucapnya, Rabu (14/4/2021).
Anggota DPRD DKI Jakarta ini pun menilai Anies cs gagal menyusun prioritas anggaran lantaran lebih mengutamakan membeli robot pemadam kebakaran yang sulit digunakan untuk mengatasi kebakaran di ibu kota.
Dibandingkan membeli robot damkar, August menilai, Pemprov DKI seharusnya mengedepankan pengadaan hidran mandiri dan pelatihan SKKL atau sukarelawan pencegah kebakaran yang jauh lebih dibutuhkan.
"Untuk peristiwa kebakaran kecepatan menjadi kunci utama, semakin cepat api dipadamkan, semakin minimal resiko dapat ditekan," ujarnya dalam keterangan tertulis.
