Soal Kasus Lebih Bayar Robot Damkar Rp 6,5 Miliar, Kinerja KPK DKI Buatan Anies Dipertanyakan
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan pun mempertanyakan kinerja KPK DKI besutan Gubernur Anies Baswedan.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Muhammad Zulfikar
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi atau yang biasa disebut KPK DKI mendapat kritik dari banyak kalangan.
Sebab, Pemprov DKI kecolongan kelebihan bayar robot pemadam kebakaran (damkar) senilai Rp 6,5 miliar pada 2019 lalu.
Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan pun mempertanyakan kinerja KPK DKI besutan Gubernur Anies Baswedan.
"Dengan adanya kasus ini, kinerja komite pencegahan korupsi DKI patut dipertanyakan," ucapnya, Senin (19/4/2021).
Ia menilai, kesalahan semacam ini bisa menjadi celah penyelewengan anggaran atau korupsi yang kerap terjadi saat proses pengadaan barang.
Tak hanya sekali, ia pun menilai, KPK DKI selama ini tidak pernah bersuara terkait kejanggalan kasus anggaran di Pemprov DKI.
Seperti kasus korupsi pengadaan lahan untuk program rumah DP 0 Rupiah yang menyeret eks Dirut PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.
"Selama ini, kejanggalan dalam proses penganggaran di DKI, komite ini juga tidak bersuara," ujarnya saat dikonfirmasi.
Baca juga: Beredar 5 Foto Pria Disebut Pelaku Pengeroyokan yang Tewaskan Anggota Brimob, Kapolres Jaksel: Hoax
Baca juga: Ini Alasan Flyover Cakung Belum Dibuat Satu Arah Pada Uji Coba Tahap I
Baca juga: Anggota Brimob dan Prajurit TNI Dikeroyok Orang Tak Dikenal di Kawasan Melawai Blok M
Untuk diketahui, TGUPP Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi atau KPK DKI dibentuk Gubernur Anies Baswedan sejak 2018 lalu.
Saat itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini membentuk KPK DKI untuk meminimalisir praktek korupsi di tubuh Pemprov DKI.
Tak tanggung-tanggung, Anies menunjuk Bambang Widjojanto sebagai Ketua KPK DKI dan melantiknya pada 3 Januari 2018 lalu.
Adapun Bambang Widjojanto merupakan mantan Wakil Ketua KPK RI periode 2011-2015.
Namun, melihat lemahnya pengawasan yang dilakukan KPK DKI, Hasan menilai, tidak menutup kemungkinan ada kasus-kasus lain yang bakal mencuat.
Pasalnya, kinerja KPK DKI memang sangat jarang terdengar dan luput dari sorotan media sejak awal berdiri hingga saat ini.
