Breaking News:

Dugaan Korupsi di Damkar Depok

Kabid Bendahara Badan Keuangan Daerah Diklarifikasi Tekait Dugaan Korupsi Damkar Depok

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai BKD Depok dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di Damkar Depok

Penulis: Dwi Putra Kesuma | Editor: Erik Sinaga
TribunJakarta/Dwi Putra Kesuma
Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai pada Badan Keuangan Daerah (BKD)Kota Depok, Yunan Lubis, saat memberikan keterangan pada awak media, Rabu (21/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNJAKARTA.COM, CILODONG – Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Yunan Lubis, dipanggil terkait dugaan korupsi di Dinas Damkar Depok.

Selesai memberikan klarifikasinya, Yunan mengatakan bahwa dirinya bukanlah diperiksa, melainkan diskusi dengan penyidik di Kejaksaan.

“Enggak pertanyaan, diskusi saja ada pencairan dan macam-macam belum tahu titiknya apa,” ujarnya di Kejaksaan Negeri Depok, Cilodong, Rabu (21/4/2021).

Namun demikian, Yunan mengatakan tidak mengerti soal nominal dari pencairan yang ia sebutkan.

“Enggak ngerti,” katanya singkat sambil berjalan meninggalkan Kejaksaan Negeri Depok.

Diberitakan sebelumnya, sebuah unggahan foto yang menampakkan seorang petugas pemadam kebakaran (Damkar) memegang dua poster berisi tulisan dugaan tindakan korupsi, tengah viral di sosial media.

Isi tulisan dalam poster yang pertama adalah “Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 100 persen, banyak digelapkan”.

Sementara poster kedua, berisi “Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok”.

Belakangan diketahui, petugas Damkar yang viral tersebut bernama Sandi, dan foto tersebut diambil di Kantor Damkar Pos Wali Kota Depok, Pancoran Mas.

Kepada wartawan, Sandi menjelaskan bahwa dirinya hanya memperjuangkan haknya, sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

“Kalau untuk motif saya hanya memperjuangkan hak dan memang apa adanya kenyataan fakta di lapangan untuk pengadaan barang Damkar itu hampir semua tidak sesuai spek yang kita terima, tapi kita dituntut bekerja 100 persen, tapi barang-barang yang kita terima itu tidak 100 persen,” katanya melalui sambungan telepon, Jumat (9/4/2021) beberapa hari lalu.

“Kita tahulah anggota lapangan kita tahu kualitas, seperti harga selang dia bilang harganya jutaan rupiah, akan tetapi selang sekali pakai hanya beberapa tekanan saja sudah jebol,” timpalnya mengeluh.

Baca juga: Bagaimana Hukumnya Makan dan Minum Setelah Imsak? Berikut Penjelasan Ustaz

Baca juga: THR PNS 2021 Cair H-10 Lebaran, Cek Besaran yang Akan Diterima

Baca juga: Menjelang Malam Nuzulul Quran 1442 H, Simak Amalan yang Dianjurkan pada Malam ke-17 Ramadan

Tak hanya itu, Sandi juga berujar bahwa hak-hak upah yang diterimanya tidak pernah utuh, lantaran mendapat potongan.

“Hak-hak kita, pernah merasakan anggota disuruh tanda tangan Rp 1,8 juta, menerima uangnya setengahnya Rp 850 ribu. Waktu itu dana untuk nyemprot waktu zaman awal Covid-19 kemarin kita disuruh nyemprot segala macam,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved