PO Bus Terminal Induk Bekasi Minta Kelonggaran Terkait Kebijakan Larangan Mudik 2021

Pelaku Perusahaan Otobus (PO) Terminal Induk Bekasi meminta kelonggaran terkait, kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.

Penulis: Yusuf Bachtiar | Editor: Muhammad Zulfikar
TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar
Suasana Terminal Induk Bekasi Jalan Ir. H. Juanda, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Kamis (22/4/2021). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Yusuf Bachtiar

TRIBUNJAKARTA.COM, BEKASI TIMUR - Pelaku Perusahaan Otobus (PO) Terminal Induk Bekasi meminta kelonggaran terkait, kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.

Mulyadi Pengurus PO Prima Jasa Terminal Induk Bekasi mengatakan, momentum mudik lebaran merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu para pelaku jasa transportasi jarak jauh.

"Kami berharap kepada pemerintah agar ada kelonggaran bagi kami, karena memang selama ini kami memunggu momen hari raya Idulfitri," kata Mulyadi, Kamis (22/4/2021).

Pelaku jasa transportasi jarak jauh sehari-hari memang melayani penumpang walaupun, jumlahnya tidak seberapa.

Momentum mudik lebar merupakan fase di mana, pelaku usaha mendulang omzet besar untuk kelangsungan usaha.

"Di saat itu lah (momentum mudik lebaran) kami bisa mengais rezeki. Ada larangan operasi ini kami terpukul sekali," ucapnya.

Baca juga: Pelarangan Mudik 2021, Polres Depok Dirikan Tiga Pos Penyekatan dan 5 Pos Cek Poin

Baca juga: Menunggu Waktu Berbuka Puasa Sambil Wisata Religi ke Masjid Sunda Kelapa

Dia berharap, pelayanan penumpang di momentum mudik lebaran tetap bisa dilakukan tanpa ada penyekatan atau larangan yang sifatnya menutup operasional.

"Kami harap tetap bisa melayani pemumpang sambil melaksanakan protokol kesehatan dan pengurangan kapasitas penumpang," terangnya.

Dikutip Tribunnews.com, pemerintah menerbitkan peraturan terbaru terkait larangan mudik Lebaran 2021.

Larangan mudik itu tertuang dalam Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah.

"Addendum Surat Edaran ini adalah mengatur pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) selama H-14 peniadaan mudik (22 April - 5 Mei 2021) dan H+7 peniadaan mudik (18 Mei - 24 Mei 2021)," tulis Addendum yang ditandatangani Doni Monardo itu tertanggal 21 April 2021.

Sedangkan, selama masa peniadaan mudik 6 - 17 Mei 2021 tetap berlaku Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Sumber: Tribun Jakarta
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved